JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, ketimpangan sosial yang terjadi di tanah air saat ini, disebabkan karena pembangunan petanian yang orientasinya senderung hanya mengejar target politis. Seperti pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis untuk petani. Meskipun program ini terlihat populis, namun efeknya hanya berlangsung sesaat, dan bisa mengganggu logika insentif ekonomi dan kewirausahaan petani karena mengalami ketergantungan kuat pada bantuan pemerintah.
“Jadi pembangunan pertanian selama ini hanya diterjemahkan cenderung berorientasi pada mengejar target politis,” kata Bustanul dalam Forum Diskusi Ekonomi Politik di Menteng, Jakarta, Selasa (14/3).
Menurut Bustanul, kebijakan politis seperti itu selain bisa mengganggu kemandirian petani, penerapannya selama ini di lapangan juga masih jauh panggang dari api. Pasalnya, sekitar 65 persen petani termiskin menerima subsidi pupuk, tapi 1 persen petani terkaya telah menikmati lebih dari 90 persen subsidi pupuk.
Professor Ilmu Ekonomi ini menjelaskan, ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia secara umum berasal dari pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh non-tradable, serta kinerja sektor tradable yang tidak baik terutama di bidang pertanian dan industri manufaktur.
Selain itu, lanjut Bustanul, ketimpangan sosial ini juga terjadi akibat akses terhadap faktor produksi dan sumber daya pendukungnya yang lemah, yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. “Ketimpangan juga disebabkan akses terhadap faktor produksi dan sumber daya terbatas, buruknya infrastruktur ekonomi, dan sumber daya produksi,” jelasnya. (ZA)
