JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rencana pemboikotan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh DPRD DKI, mengundang keresahan dari Ketua Fraksi Partai Hanura, Ongen Sangaji.
Menurutny, meskipun berbeda secara pilihan politik di Pilkada, DPRD DKI tetap harus kondusif.
“Kita bisa berbeda, tapi jangan sampai warga ibu kota yang jadi korbannya,” tandas Ongen di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Ongen juga memperingatkan bahwa gaji mereka (anggota dewan) dibayar rakyat lewat ABPD yang bersumber dari pajak. Karena itu, tak ada alasan untuk tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.
“Jika antar fraksi berseteru hanya karena aktifnya kembali Gubernur Ahok, maka yang dirugikan adalah warga ibu kota,” tegas Ongen kembali.
Seperti diketahui, empat fraksi di DPRD DKI akan memboikot Pemrov DKI dengan cara tidak menghadiri rapat yang berhubungan dengan Pemrov DKI. Empat Fraksi tersebut, di antaranya adalah Gerindra, PKS, PKB dan PPP.
Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana, keputusan ini murni karena permasalahan Ahok yang kini sedang tersandung kasus dugaan penodaan agama.
“Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa. Itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa,” ujar Triwisaksana, Senin (13/2) lalu.
Hal inilah yang kemudian dinilai oleh Ongen sebagai sikap yang tidak mendewasakan. Menurutnya, pemboikotan terjadap rapat-rapat dengan SKPD dan Gubernur DKI (Ahok), hanyalah merupakan pendidikan politik yang tidak bagus.
“Harus berpikir ulang. Jangan hanya karena Pilgub warga DKI menjadi korban dari ketidakdewasaan mereka berpolitik,” tandas Ongen. (ms)
