HomeNasionalSosial Budaya

Pembubaran BSNP Blunder dan Kemunduran Bagi Pendidikan

Pembubaran BSNP Blunder dan Kemunduran Bagi Pendidikan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kembali memanas dan mengundang sorotan dari sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan.  Salah satunya dari Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra.

Azyumardi dalam cuitannya di Twitter mengatakan, bahwa pembubaran BSNP yang beranggotakan banyak wakil masyarakat terhitung 31 Agustus 2021 itu mencerminkan kian menguatnya resentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional. Cuitan itu pun ditautkan ke akun Twitter Presiden Joko Widodo @Jokowi.

“Dengan keterbatasan kapasitas pemerintah untuk benar-benar memajukan pendidikan nasional, pembubaran BSNP adalah blunder dan setback bagi pendidikan bangsa,” kata Azyumardi.

Pengamat pendidikan, Doni Koesoema mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk merevisi PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Yakni dengan menambahkan pasal-pasal pengaturan tentang badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagai badan yang mandiri dan profesional.

Baca Juga:  DPR Minta Pemerintah Pastikan Jaringan Internet Mendukung Sekolah Daring

Menurut Doni, peraturan yang memposisikan badan standarisasi berada di bawah Kemendikbudristek tersebut bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional). “Karena itu, pasal-pasal dalam Perpres Nomor 62 tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021 yang mengatur tentang badan standarisasi harus direvisi dan ditata kembali sesuai amanat UU Sisdiknas,” tegas Doni dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 September 2021.

Doni mengatakan, bahwa keberadaan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) secara hukum sudah tidak ada lagi saat ini.  Terutama pascaterbitnya PP 57 tahun 2021 yang mencabut PP 19/2005 dan dua PP perubahan atasnya.

Doni mengatakan, keberadaan BSNP sebagai badan standarisasi sebelumnya diatur dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Lalu PP 57 tahun 2021 mencabut PP 19 tahun 2005 dan dua PP perubahan atasnya, sementara dalam PP baru tersebut tidak ada pasal tentang pengaturan badan standarisasi.

Baca Juga:  Pernyataan Kontroversialnya Picu Kegaduhan Politik, Azyumardi Azra Kuliahi SBY

“Maka otomatis keberadaan BSNP sebagai lembaga secara hukum tidak ada lagi,” kata Doni.

Padahal, kata Doni, UU Sisdiknas pasal 35 ayat 4 mengamanatkan bahwa keberadaan badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Faktanya, pasal 34 PP 57 tahun 2021 yang membahas tentang badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, hanya mengutip pasal 35 ayat 3 dan pengaturannya langsung diserahkan kepada menteri.

“Pengaturan ini bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas yang harus mengaturanya di dalam PP,” terang praktisi yang juga mantan anggota BSNP ini. (medcom)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0