Pemerintah Bebaskan Royalti Batu Bara Untuk Pacu Hilirisasi

Pemerintah bebaskan royalti kepada perusahaan yang bersedia hilirisasi batu bara. (Foto: Istimewa)

SUARADEWAN.com – Hilirisasi yang dilakukan pemerintah bukan hanya mengenai bahan tambang penghasil logam seperti nikel, bauksit, dan timah.

Pemerintah ternyata juga memberikan ruang untuk tetap memproduksi batu bara dalam program hilirisasi bahan tambang.

Bahkan, pemerintah secara resmi membebaskan kewajiban para pengusaha batu bara untuk membayar royalti kepada negara untuk mempercepat proses hilirisasi tersebut.

Pemberian insentif bebas royalti batu bara ini bahkan diatur dalam Perpu Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang diterbitkan 30 Desember 2022.

Perpu No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pun mendukung hal tersebut.

Dalam perpu terakhir tersebut, royalti 0% diberikan pada pengusaha batu bara yang bersedia menggunakan bahan tambang tersebut dalam kegiatan peningkatan nilai tambah dalam negeri.

“Saya garis bawahi, dapat diberi perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Itu dapat diberikan dan kemudian kalau kita lihat Perpu sekarang bunyinya sama.

Jadi memang sejak 2021 hal ini sudah dinyatakan dalam PP 25 tahun 2021. Jadi sejalan dengan Perpu yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden baru saja.” Demikian dituturkan Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif pada sebuah wawancara, hari Rabu, 4 Januari 2023.

Irwandy Arif juga menyebutkan beberapa perusahaan yang telah terikat perjanjian dalam hilirisasi pengembangan produk batu bara. Yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Indominco, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Bukit Asam Tbk.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90