oleh

Pemkab Cianjur Keluarkan Larangan Praktik Kawin Kontrak di Wilayahnya

CIANJUR, SUARADEWAN.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat mengeluarkan larangan kawin kontrak. Kebijakan itu untuk mencegah maraknya praktik kawin kontrak antara wisatawan asing dengan warga, terutama di kawasan Puncak yang dinilai merugikan kaum perempuan.

“Kami akan segera membuat peraturan bupati terkait larangan kawin kontrak, mencakup larangan secara umum untuk warga lokal, luar kota dan wisatawan asing,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman dikutip dari Antara, Jumat (4/6/2021).

Ia menjelaskan, hingga saat ini praktik kawin kontrak masih tetap terjadi seiring tingginya angka wisatawan asing yang datang ke Cianjur, terutama wisatawan timur tengah, sehingga Pemkab mengeluarkan larangan terkait hal tersebut.

Berdasarkan fatwa ulama, kata Herman, kawin kontrak dilarang karena dapat merendahkan derajat dan merugikan kaum perempuan.

Baca Juga:  Polisi: Video Syur Gisel-Nobu Dibuat Gisel Dalam Kondisi Mabuk Miras

“Kami merasa berdosa kalau membiarkan hal tersebut terus terjadi, sehingga kami tengah menggodog perbup dan sanksi agar ada efek jera,” katanya.

3 Laporan Kawin Kontrak di Cianjur

Ketua Harian P2TP2A Cianjur Lidya Indiyani Umar mengatakan sepanjang tahun 2021 telah mendapat tiga laporan terkait kawin kontrak yang merugikan perempuan di wilayahnya. Sehingga pihaknya menilai masih ada praktik kawin kontrak di Cianjur.

Ia menjelaskan, dari tiga laporan tersebut, perempuannya dalam kondisi hamil, namun ditinggalkan pasangannya karena masa kawin kontrak sudah habis, sehingga korban terpaksa harus menanggung beban sendiri untuk membesarkan anak dalam kandungannya.

“Kami mendukung adanya perbub yang melarang kawin kontrak berikut dengan sanksi tegas agar tidak ada lagi praktik kawin kontrak di Cianjur, karena selama ini, masih terjadi dengan bukti masuknya tiga laporan terkait kawin kontrak, di mana kondisi perempuannya sedang hamil,” katanya.

Baca Juga:  Skandal Seks yang Menjerat Pejabat-Pejabat di Sejumlah Negara

Hal tersebut, ungkap dia, selain merugikan korban, juga akan berdampak luas terhadap tumbuh kembang sang anak termasuk saat mengurus administrasi kependudukan karena sebagian besar pria yang melakukan kawin kontrak merupakan wisatawan asing. (ant/lip6)

Komentar

Berita Lainnya