Pemkot Tangsel Diminta Anggarkan Dana Bantuan Hukum Dalam APBD 2018

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Banten, meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) untuk anggarkan dana bagi bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

Kepada suaradewan.com Ketua Yayasan LBH Keadilan Banten Abdul Hamim Jauzie menuturkan, bahwa setelah lebih dari satu tahun terkatung-katung dan tidak jelas proses pengesahannya, hari ini pada tanggal 27 November 2017, Raperda Bantuan Hukum (Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel.

“Berdasarkan catatan LBH Keadilan, Raperda Bantuan Hukum pertama kali dipublikasikan melalui forum hearing yang digelar 5 November 2015 oleh Pemkot Tangsel sebagai inisiator Perda. Forum saat itu hanya sebatas mensosialisasikan naskah akademik raperda, belum sosialisasi perdanya,” ujar Abdul Hamim, melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp, pada Senin (27/11/2017).

Baca Juga:  Pemkot Tangsel, Apresiasi Kegiatan Santunan Dan Buka Bersama Anak Yatim Dhuafa

Kemudian sejak saat itu, lanjut Abdul Hamim, Pemkot Tangsel tidak pernah lagi melibatkan publik dalam penyusunan Raperda. Menurutnya, LBH Keadilan Banten pernah meminta Rancangan Perda ke Bagian Hukum Pemkot Tangsel sebagai bahan kajian agar dapat memberikan masukan.

“Namun demikian permintaan itu tidak dipenuhi Pemkot. LBH Keadilan kemudian memperoleh Raperda setelah Pemkot menyerahkan Raperda kepada DPRD. Selanjutnya kami aktif mengawal lahirnya Perda yang dinanti banyak masyarakat miskin itu,” tukasnya.

Terlepas dari hal itu semua, LBH Keadilan Banten mengapresiasi lahirnya Perda Bantuan Hukum tersebut. Ia pun meminta agar Pemkot Tangsel segera membuat peraturan turunan dari Perda tersebut dan kemudian menganggarkan dalam APBD 2018. Selain itu, pihaknya berpendapat, bahwa Perda tersebut harus segera diimplementasikan pada 2018.

Baca Juga:  Tak Mau Dipolisikan, Pelaku Pelecehan Anak di Rote Ndao 'Damai' Bayar Denda Rp25 Juta

“Pemkot Tangsel harus bekerja cepat untuk mewujudkan impian masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum memperoleh keadilan. Jika tidak, maka Pemkot Tangsel sama saja menghalangi masyarakat miskin memperoleh keadilan,” desaknya.

LBH Keadilan Banten juga mengingatkan, agar Perda Bantuan tidak hanya sebatas kebijakan manis di atas kertas, anggaran bantuan hukum dalam APBD 2018 angkanya harus memadai.

“Jika tidak memadai, maka sama saja seperti Perda Bantuan Hukum Provinsi Banten yang hanya manis di atas kertas karena menganggarkan dana bantuan hukum sangat tidak memadai,” tegasnya. (fn)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90