JAKARTA, SUARADEWAN.com — Penolakan perpanjangan izin usaha Hotel dan Griya Sehat Alexis berdampak pada hilangnya pendapatan pajak yang diterima Pemprov DKI dari perusahaan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mempermasalahkan hal tersebut.
“Kami ingin uang halal. Kami ingin dari kerja halal. Enggak berkah itu,” kata Anies di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10) malam.
Sebelumnya, manajemen Hotel Alexis mengaku selalu taat membayar pajak. Besar pajak yang mereka bayarkan per tahun mencapai Rp 30 miliar. Angka itu diperoleh dari akumulasi seluruh unit usaha yang ada di Hotel Alexis, termasuk restoran, griya pijat, hingga spa.
“Sudah include semuanya, kalau pajaknya sebesar itu bisa dibayangkan berapa omzetnya,” kata Staf Legal dan Juru Bicara Alexis Group, Lina Novita, saat jumpa pers Hotel Alexis, Selasa (31/10).
Baca juga: Politisi Nasdem: Alexis Sumbang Hampir Rp 200 Miliar ke PAD DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis di Jalan Martadinata, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, sejak 27 Oktober 2017. Kebijakan untuk tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya pijat itu tertuang dalam surat kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang ditandatangani oleh kepala dinas Edy Junaedi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan ijin kegiatan hotel dan griya pijat Alexis karena banyak menemukan masalah dan laporan masyarakat.
“Jadi kita tidak meneruskan ijinnya karena kita menemukan banyak masalah di situ. Karena itu kita mengambil kebijakan tidak mengijinkan praktik hotel dan panti pijat,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (1/11).
Dia mengajak masyarakat agar berpikir dengan akal sehat. Jangan karena karena adanya pemasukan yang banyak, maka pelanggaran dibiarkan di negeri ini.
“Kalau menegakan peraturan dengan pemasukan ongkosnya mahal, gunanya aturan untuk ditaati jadi ongkos pembiaran itu jauh lebih mahal, jauh lebih besar dari uang yang dihitung rupiah. Jadi saya menyelamatkan yang tak ternilai, harga diri, nilai sebuah ketertiban,” kata Anies. (RED)
