HomeHukum dan HAM

Pengadilan Larang Siaran Sidang Korupsi e-KTP, Jubir KPK: Masyarakat Berhak Tahu

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) melarang media televisi untuk menyiarkan secara langsung proses persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP yang akan digelar perdana pada Kamis (8/3/17.

Menurut Humas PN Jakpus Jamaludin Samosir, larangan ini ditetapkan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Menurutnya, proses persidangan yang diliput secara langsung memiliki dampak negatif bagi masyarakat yang menyaksikan. Untuk itu, persidangan tidak akan disiarkan langsung.

“Itu sudah ada kajian-kajiannya itu. Sudah dibikin penetapannya. Itu kita pikir kurang bagus di mata masyarakat. Banyak berpendapat banyak ini itu. Ya memang tetap atas ijin majelis atau tidak tapi dari penetapan pengadilan negeri memang sudah tidak bisa lagi live (siaran langsung), tapi itu juga kewenangan majelis nantinya,” sebut Jamaludin, di Jakarta, Rabu (8/3/17).

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi penetapan tersebut, menurutnya Pengadilan atapun Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam mengatur teknis peliputan di setiap persidangan di pengadilan.

“Terkait bagaimana teknis peliputan saat sidang tentu pihak MA yang lebih punya otoritas,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/317).

Namun dirinya menegaskan bahwa pelibatan publik secara luas dalam mengungkap kasus korupsi yang ditangani KPK sudah diatur dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU KPK. Termasuk persidangan korupsi e-KTP.

“KPK concern pada pemberantasan korupsi itu harus melibatkan publik secara luas. karena memang di UU Tipikor dan juga UU KPK melibatkan masyarakat dari berbagai unsur. Dan itu hak masyarakat untuk tahu,” pungkasnya. (DD)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: