JAKARTA, SUARADEWAN.com – Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe mendukung penuh maklumat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang melarang adanya rencana mobilisasi massa oleh kelompok tertentu untuk datang ke Ibu Kota pada saat hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
Maklumat yang ditandatangani pada 17 April 2017 menggunakan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dan dilindungi Undang-undang (UU), untuk menentukan dan menilai secara subjektif demi kepetingan publika. Dengan adanya kebijakan ini, anggota kepolisian bisa melakukan pemeriksaan jika ada pengerahan massa ketika Pilkada.
Menurutnya, maklumat yang dikeluarkan Kapolri merupakan upaya preverentif pihak keamanan demi keamanan negara. “Sudah tepat pak Kapolri mengeluarkan maklumat. Maklumat ini harus dipandang penting bagi semua pihak dan harus diikuti demi keamanan negara”, ujanya di Jakarta, Selasa (18/4/17).
Sebagai kepala kepolisian, tentunya Kapolri, Jelasnya memiliki sejumlah data dan informasi terkait gejala-gejala potensi yang bisa mengganggu stabilitas keamanan menjelang ataupun sesudah Pilkada DKI Jakarta.
Oleh karena itu, menurut Maksimus, maklumat tersebut merupakan langkah yang cukup tepat. Dan menjadi keharusan untuk diikuti semua pihak terutama masyarakat luas. Karena, sambungnya, situasi keamanan negara jauh lebih penting dari suatu proses politik dalam menentukan pemimpin.
“Kapolri pasti punya data dan informasi akurat terkait situasi keamanan sehingga perlu mengeluarkan maklumat,” sambungnya.
Dirinya juga menilai rencana pengerahan massa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan dalil apapun akan mengganggu integritas Pilkada. Masyarakat akan merasa terganggu dalam menyalurkan hak politiknya. (DD)
