oleh

Pengurus Resmi Partai Demokrat Saat Ini Dipimpin AHY, Entah Esok

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Kemelut di Partai Demokrat sementara berlangsung. KLB di Deli Serdang memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. Sebagai pengganti mereka menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. Kongres juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Atas hal tersebut, Pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah saat ini mencatat Ketua Umum Partai Demokrat yang sah saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada,” kata Mahfud dalam video berdurasi 3 menit, Sabtu (6/3).

Tetapi, kata Mahfud, kondisinya akan berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah. Pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.

Baca Juga:  34 Ketua DPD Partai Demokrat Desak Kader Pengkhianat Dipecat

“Kalau terjadi perkembangan orang dari kelompok di Deli Serdang melapor, lalu pemerintah ini menilai apakah ini sah atau tidak,” ungkapnya

“Sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti, nanti pemerintah memutuskan ini sah atau tidak sah, nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu,” lanjutnya.

Sementara itu, secara terpisah Wakil Sekjen Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan, saat ini bola ada di tangan Presiden Jokowi terkait kisruh partai Demokrat. Jansen menyebut, apabila Jokowi mendukung kudeta dalam bentuk KLB ilegal maka SK pengesahan Ketum dan KLB ilegal Sumut pasti keluar.

“Pasca KLB ini semua sekarang di tangan Presiden jokowi. Jika didukung, SK Kumham pasti keluar,” kata Jansen lewat pesan singkat, Sabtu (6/3).

Jansen menyayangkan apabila SK benar dikeluarkan pemerintah. Sebab, KLB itu jelas tidak sah sebab tidak sesuai AD/ART dan dibuktikan tidak satu pun DPD yang hadir.

Baca Juga:  Sindir Moeldoko, AHY: Bukan Anggota Partai Demokrat tapi Langsung Jadi Ketua Umum

“Harusnya itu tidak terjadi. Karena dari sudut manapun ini KLB illegal. Jangankan 2/3 DPD sebagai syarat minimum, 1 DPD Provinsi saja tidak ada yang hadir. Data Sipol KPU bisa jadi sumber kebenaran untuk ini,” ujar dia.

Senada dengan Jansen, sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih percaya Jokowi akan bijaksana menanggapi kisruh Partai Demokrat. SBY juga mengajak semua kader mendukung AHY mempertahankan Demokrat dan mencari keadilan. (red)

Komentar

Berita Lainnya