Penyelesaian Yudisial dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM

SUARADEWAN.com – Pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu tentang 12 peristiwa pelanggaran HAM berat juga mendapat respon dari Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR RI pada sebuah laporan tertulis, 13 Januari 2023.

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem tersebut mengatakan pengakuan Presiden Jokowi tentang kedua belas peristiwa pelanggaran HAM berat merupakan batu pijakan untuk melunasi kewajiban negara atas penyelesaiannya dalam ranah yudisial maupun pemenuhan hak-hak korban.

“Pengakuan negara itu merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bernegara karena negara telah mengakui adanya kesalahan di masa lalu yang menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa.

Mengusut pelaku dan melakukan penegakan hukum, mengidentifikasi korban serta memulihkan dan memenuhi hak-hak korban, melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan, hukum dan institusi untuk mencegah berulangnya peristiwa tersebut di masa mendatang,” tutur Taufik Basari memerinci langkah yang harus diambil dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang menjadi janji politik Presiden Jokowi sejak tahun 2014.

“Dalam waktu dekat saya berharap pemerintah sudah memiliki program-program tindak lanjut secara sistematis, terukur, realistis dan komprehensif termasuk dalam hal penganggarannya dalam APBN ke depan,” lanjut Taufik Basari mengimbau.

Beberapa hal yang prinsip dan harus dipenuhi oleh Presiden Jokowi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah memberikan jaminan akses keadilan bagi para korban.

Presiden juga berkewajiban mengadakan pemulihan bagi para korban dengan tidak berlama-lama. Pemulihan dapat berupa mengganti kembali apa yang rusak atau hilang dari keadaan korban sebelum peristiwa pelanggaran HAM terjasi.

Pemulihan juga bisa berarti memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita korban. Penggantian atau kompensasi ini dapat diperhitungkan nilai ekonomisnya. Di samping itu, juga ada pemulihan martabat korban.

Mengenai baik tidaknya pilihan penyelesaian hukum atas pelanggaran HAM, baik melalui tindakan non yudisial maupun yudisial. Sebenarnya kedua opsi tersebut saling melengkapi.

“Penanganan non yudisial dengan penanganan yudisial harus bersifat komplementer, saling melengkapi, dan bukan substitusi, saling menggantikan,” jelas Taufik.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90