Peristiwa Wasior, Perusahaan Mampu Peralat Brimob

Masyarakat Papua tetap mengingat peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi. Di antaranya Peristiwa Wasior dan Wamena. (Foto: amnesty.id)

SUARADEWAN.com – Peristiwa Wasior di Papua terjadi pada tahun 2001-2002. Peristiwa ini termasuk dalam 12 peristiwa pelangaran HAM berta yang diakui oleh Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023, dan sedang diusahakan penyelesaiannya secara yudisial.

Presiden Jokowi juga mengatakan akan memulihkan hak-hak para korban dari peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Kronologi Peristiwa Wasior adalah sebagai berikut.

Perusahaan kayu PT Vatika Papuana Perkasa (PT VPP) mengingkari kesepakatan dengan masyarakat adat setempat mengenai pembayaran ulayat.

Pembayaran ulayat tersebut adalah sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat yang tanahnya diambil pohonnya untuk kepentingan PT VPP. Awalnya masyarakat dan PT VPP sepakat pembayaran akan dilakukan saat pengapalan.

Namun PT VPP tidak kunjung membayar kewajibannya. Masyarakat adat kemudian menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan dan memberikan toleransi waktu untuk pembayaran hak ulayat tersebut.

Menanggapi penahanan sepeed boat tersebut, PT VPP justru balas mengirim Brimob untuk menekan masyarakat.

Masyarakat kemudian mengadukan hal tersebut pada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kemudian pihak OPM menindaklanjuti aduan itu dengan kekerasan.

OPM mendatangi dan menyerang kantor PT VPP. Dalam penyerangan tersebut 5 anggota Brimob dan 1 karyawan PTVPP dilaporkan tewas.

Pihak aparat negara kemudian turun tangan. Dalam pencarian pelaku, aparat juga melakukan berbagai tindakan kekerasan.

Dari kekerasan yang dilakukan aparat, 4 orang dilaporkan tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang hilang, dan 39 orang mengalami penyiksaan.

Usaha untuk mencari keadilan terus menerus dilakukan oleh keluarga korban.

Pada tahun 2003, Komnas HAM telah menyelesaikan penyeleidikan pro yustisia dan menyerahkan laporannya kepada Jaksa Agung.

Tetapi Jaksa Agung mengatakan bahwa kelengkapan atau syarat-syaratnya belum terpenuhi untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan pelanggaran HAM berat.

Pada 3 Mei 2017, pemerintah Indonesia berjanji menyelesaikan persoalan tersebut di hadapan Sidang UPR PBB di Jenewa. Namun hingga Sidang UPR PBB tahun 2022, kasus tersebut belum mengalami perkembangan apa pun. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90