oleh

Perkara Etik dan Hukum Anggota Coreng Muka Sang Pengadil Pemilu

JAKARTA, SUARADEWAN.com — KPU lagi-lagi menjadi sorotan. Giliran Ketua KPU Arief Budiman yang kena sanksi. Dia dicopot dari jabatan ketua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kasus Arief Budiman menambah daftar anggota pengadil pemilu periode 2017-2022 yang tersandung perkara etik maupun hukum.

DKPP menilai, Arief telah melanggar kode etik karena menemani rekannya, Evi Novida Ginting, melakukan gugatan ke PTUN, April lalu.

Arief mendampingi Evi yang memperjuangkan haknya karena dipecat sebagai anggota KPU melalui putusan DKPP.

DKPP menilai, meski Arief hadir sebagai pribadi, masih melekat jabatan ketua KPU yang tidak memiliki ikatan emosional kecuali ketentuan hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Kehadiran Arief itu dinilai berimplikasi pada pembangkangan dan tidak menghormati putusan DKPP.

Arief dinilai telah besikap bertentangan dengan kode etik bahwa setiap penyelenggara pemilu wajib menghargai sesama lembaga penyelenggara pemilu sesuai ketentuan pasal 157 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017. DKPP berpandangan, teradu melanggar pasal 14 huruf c juncto pasal 15 huruf a dan huruf e juncto pasal 19 huruf c dan e peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu,” jelas Anggota DKPP Didik Supriyanto dalam membacakan putusan.

Sebelum Arief, anggota KPU Evi Novida Ginting juga diberhentikan DKPP. Presiden Joko Widodo juga sudah menerbitkan Keppres. Putusan itu yang akhirnya menjadi bahan gugatan Evi ke PTUN. Gugatan ini yang memicu Arief dipecat.

Baca Juga:  KPU Sebut Semua Capres Akan Dikawal Paspampres

Meskipun pada akhirnya, gugatan berakhir dengan kemenangan Evi. Lantas Evi kembali menjadi komisioner KPU. Surat pemecatan Jokowi batal.

Evi diberhentikan berdasarkan putusan DKPP dalam perkara 317-PKE-DKPP/X/2019 yang diadukan Hendri Makalausc, calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (dapil) Kalbar 6.

Evi, bersama Ketua dan anggota KPU lainnya, dinilai melakukan intervensi terkait perubahan perolehan suara pengadu dalam sejumlah tahapan.

Namun, Evi sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu KPU RI memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Ada yang Ditangkap KPK

Tidak cuma Arief dan Evi, lebih parah lagi Wahyu Setiawan. Dia bahkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2020 lalu.

Wahyu didakwa menerima suap SGD 57.350 atau setara Rp600 juta dari kader PDIPSaeful Bahri dan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku. Uang itu diberikan agar Wahyu menyetujui permohonan pergantian antar waktu anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Tidak hanya itu, Wahyu juga didakwa menerima suap Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang disebut berkaitan dengan proses seleksi calon anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

Baca Juga:  Hadiri Undangan Komisi II, Pansel: Kualitas Calon Lebih baik Dari Yang Sebelumnya

Terkait masalah etik yang dilakukan anggota KPU RI 2017-2022, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan, penyelenggara Pemilu sudah punya pedoman etik. Anggota KPU diminta bisa menjaga integritas dan profesionalitasnya.

“Penyelenggara pemilu sebetulnya sudah memiliki pedoman etiknya, pada intinya harus menjaga integritas dan profesionalitasnya. Ini yang harus ditaati oleh penyelenggara pemilu,” kata Khoirunnisa melalui pesan singkat, Kamis (14/1).

Khoirunnisa mengatakan, untuk kasus Wahyu Setiawan sudah jelas tersangkut tindak pidana korupsi. Namun, masalah etik yang menjerat Ketua KPU Arief Budiman dinilai berlebihan.

“Kasus Pak Arief ini memang agak berlebihan. Apalagi di dalam Putusan DKPP kemarin, DKPP menafsir putusan PTUN,” ucapnya.

Khoirunnisa berharap, putusan pemberhentian Ketua KPU RI Arief Budiman jangan sampai memperuncing hubungan kedua lembaga. Apalagi putusan terhadap Arief masih terkait dengan pemberhentian Evi.

“Kalau kami melihat jangan sampai keluarnya putusan DKPP ini semakin memperuncing hubungan antara kedua lembaga. Tetapi walau bagaimanapun juga karena putusan DKPP ini final dan mengikat, KPU tetap bisa menghormati putusan ini,” jelasnya. (mer)

Komentar

Berita Lainnya