HomePolitik

Perlukah Gerakan Tamasya Al-Maidah Kawal Pilkada DKI Putaran Dua?

Perlukah Gerakan Tamasya Al-Maidah Kawal Pilkada DKI Putaran Dua?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada April mendatang kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, sebuah rencana gerakan bernama ‘Tamasya Al Maidah’ viral di berbagai media massa dan sosial.

Aksi yang rencananya akan dimotori oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) tersebut akan digelar tepat di hari H Pilgub DKI, 19 April mendatang. GNPF MUI menyebut aksi ini dilakukan agar pilkada dapat berjalan dengan damai.

“Tamasya Al-Maidah. Pada intinya, ini kami dari GNPF MUI ingin agar Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan dengan damai dan tertib. Mengapa namanya ‘Tamasya Al-Maidah’ karena spiritnya kan 212 juga yang memperjuangkan Al-Maidah 51,” kata Kapitra selaku tim advokasi GNPF MUI.

Selain itu, poster aksi tersebut juga telah beredar di media sosial dengan tag-line “Saatnya Ummat Memilih”. Gerakan tersebut diserukan bagi ummat di luar Jakarta untuk datang ke TPS-TPS Pilkada Jakarta dalam rangka mengawal penegakan QS Al-Maidah. Demikian yang tertera dalam poster tamasya tersebut.

Selain itu, ada beberapa aturan main untuk menjadi peserta dalam Aksi Tamasya Al-Maidah.

  • Peserta membiayai diri sendiri seluruh keperluan selama tamasya.
  • Peserta mulai sekarang sudah bisa mendaftar melalui link aplikasi Tamasya Al-Maidah http://103.248.248.52/212/barcode_relawan.apk
  • Setelah mendaftar, peserta akan mengetahui harus pergi tamasya ke TPS yang mana. Dan pada tanggal 19 April 2017, dilarang pindah ke lokasi TPS lain.
  • Peserta pria wajib menggunakan kemeja putih dan songkok hitam, sedang peserta perempuan mengenakan gamis dan jilbab warna gelap.
  • Pada kemeja dan jilbab, wajib ditempelkan brevet (stiker sobek) atau disablon “Saatnya Ummat Memilih” sebagaimana standar desain di poster ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menegaskan, masyarakat boleh mendatangi TPS karena Pilkada berlangsung terbuka.

“Tetapi tidak boleh dengan tujuan melakukan intimidasi, mobilisasi-mengarahkan untuk memilih calon tertentu atau menganggu proses Pilkada,” ujarnya tegas.

Mimah mengakui adanya potensi intimidasi. Seperti diketahui, salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, masih berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

“Karena masih potensi, sifatnya saat ini kami memberikan himbauan kepada penyelenggara. Kalau mau datang ke TPS, silahkan. Tapi kalau mengintimidasi, mempengaruhi atau mengarahkan (pemilih) memilih calon tertentu, kalau ada yang mengarah ke situ, kita akan koordinasi dengan kepolisian setempat, karena bisa saja mencurigakan,” timpalnya.

Namun begitu, untuk mengambil tindakan tegas, Mimah menambahkan bahwa Bawaslu harus melihat faktanya dulu di lapangan.

“Karena Bawaslu bertindak tidak boleh dari opini,” pungkasnya.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan paslon nomor urut dua di Pilgub DKI mendatang tak mau ambil pusing terkait gerakan aksi tersebut.

“Nggak apa-apa, makanya jadi kita juga mau memantau yang di pinggiran,” kata Ahok di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Cagub petahana yang saat ini masih berstatus sebagai terdakwa ini justru ingin bekerja sama dengan Aksi Tamasya Al-Maidah guna menjaga setiap TPS-TPS dari kecurangan.

“Kita tidak mau juga kalau curiga tamaysa-tamaysa ke Jakarta, C6 kalau oknumnya main bisa memberikan C6 ke orang lain. Kita juga bisa menduga seperti itu, makanya mari kita semua sama-sama jaga bersama,” tuturnya. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: