JAKARTA, SUARADEWAN.com- Pemerintah Malaysia mendapat kritikan atas rencananya untuk mengubah batas-batas pemilihan umum (pemilu) menjelang pemilu sela yang kemungkinan dalam waktu dekat. Kalangan oposisi menuding rencana itu sebagai bentuk persekongkolan untuk mempertahankan kekuasaan Perdana Menteri (PM) Najib Razak.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) – yang anggotanya dipilih oleh pemerintah – telah menyampaikan niatannya untuk membenahi batas-batas dalam 112 kursi parlemen atau sekitar separuh dari total nasional, serta 445 dari 576 kursi dewan negara.
Anggota parlemen oposisi Tony Pua dari Partai Aksi Demokratik mengatakan, batas-batas baru itu dirancang dengan tujuan memastikan kemenangan Najib – yang terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan dana investasi negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
“Dengan popularitas Najib Razak yang berada di titik terendah dalam sejarah perdana menteri, dan skandal 1MDB yang menolak menjauh maka Najib harus menemukan formula untuk memenangkan pemilu,” kata Pua, pada Kamis (22/9).
Menurut Pua, penataan ulang ini bertujuan menggabungkan pemilih oposisi yang cenderung menjadi super konstituen dengan lebih dari 100.000 pemilih. Sedangkan para pendukung partai berkuasa yang pecah berubah menjadi lebih kecil, beberapa konstituen.
Selain itu, langkah ini akan mendukung partai dominan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang memimpin 13 partai dalam Koalisi Barisan Nasional sehingga memungkinkannya memenangkan kursi maksimun dengan suara seminim mungkin. Demikian disampaikan politisi oposisi itu.
Adapun konstituen politik yang lebih besar juga dapat membuat pincang oposisi yang memiliki keterbatasan keuangan dan sumber daya manusia untuk mengumpulkan orang-orang.
Di sisi lain, pemilu nasional seharusnya diselenggarakan pada pertengahan 2018, tapi ada spekulasi bahwa Najib akan melaksanakan pemilu sela tahun depan sebagai upaya untuk memperbaharui mandatnya.
Masih Bertahan
Perdana menteri berusia 63 tahun itu masih mempertahankan kekuasaannya meskipun ada tudingan bahwa ia telah terlibat dalam penjarahan uang negara hingga miliran. Namun baik Najib dan 1MDB berulang kali membantah telah melakukan kesalahan dalam skandal tersebut.
UMNO sendiri sudah berkuasa di Malaysia sejak kemerdekaan di 1957.
“Sistem rumit ini sudah berlangsung selama beberapa puluh tahun terakhir. Tak ada keraguan bahwa ini persekongkolan terang-terangan dan Najib mengaturnya untuk menang lagi sebelum suara pertama diberikan,” ujar James Chin, direktur Asia Institute dari University of Tasmania.
Sedangkan Ketua KPU Mohamad Hashim Abdullah menolak tuduhan tersebut dan mendesak para kritikus untuk mengajukan keberatan sebelum 14 Oktober. Dia juga menambahkan bahwa usulan-usulan yang diajulan belum final.
Sebelumnya, pada pemilu 2013, partai Barisan Nasional meraih 47% suara populer tetapi hanya mendapat 60% dari 222 kursi parlemen.
Sedangkan koalisi oposisi, partai Pakatan Rakyat memenangkan mayoritas suara rakyat dengan perolehan 51% suara, tapi hanya memperoleh 40% kursi. (AL)
