Pertanian Terlupakan Dalam Pembagian Dana Hasil Cukai di NTB

Pertanian tembakau di NTB. Petani tembakau seharusnya mendapat prioritas dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. (Foto: Sasambonews.com)

SUARADEWAN.com – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI melalui Ketua Wahyu Sanjaya, mengusulkan agar meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Menurut Wahyu Sanjaya, sektor pertanian, terutama sektor tembakau, perlu mendapat perhatian untuk diprioritaskan dalam memperoleh dana DBHCHT tersebut.

“Kita akan berikan usulan kepada Kementerian Keuangan agar sebagian juga bisa diserap untuk pertanian. Apakah 20 persen hingga 25 persen dari total DBHCHT. Sehingga, kawan petani yang menanam tembakau bisa ikut merasakan manfaatnya,” kata Wahyu Sanjaya setelah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Mataram di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, pada Kamis, 12 Januari 2023.

Selama ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan 50% untuk kesejahteraanmasyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum atau pengawasan. Sedangkan bidang pertanian, yang menjadi sumber utama yang menghasilkan tembakau, justru tidak mendapat alokasi.

Padahal selama ini, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut tidak dapat diserap sepenuhnya oleh ketiga alokasi tersebut. Dan jika akan memberikan sisa tersebut untuk pertanian, masih terkendala peraturan Menteri Keuangan.

Wahyu Sanjaya berharap hal ini dapat diperbaiki. Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi pupuk ke petani.

Wahyu Sanjaya juga mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia, dana yang tak terserap dari permasalahan di atas sekitar 30 hingga 60 miliar. Dana tersebut seharusnya dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

“Pada dasarnya tidak ada Pemda yang ingin melanggar aturan. Akhirnya timbul Silpa, ada yang sampai Rp300 miliar. Kalau di NTB sekitar Rp30 miliar sampai Rp60 miliar. Karena kalau itu tidak terserap kan berarti tidak ada penciptaan lapangan kerja baru, belanja turun dan itu dampaknya sangat besar,” jelas Wahyu Sanjaya.

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Sedangkan Gita Ariadi, Sekretaris Daerah NTB, mengatakan penyaluran DBHCHT selama ini terlalu kaku. Seharusnya dibuat peraturan yang memberi ruang bagi daerah untuk mengatur sendiri alokasi DBHCHT sesuai dengan kebutuhan khas daerah tersebut.

Gita Ariadi juga mengatakan, selama ini sebenarnya sudah ada program pengalokasian dana dari DBHCHT untuk pertanian. Namun akan lebih baik jika ada aturan yang jelas tentang pengalokasian dana tersebut untuk sektor pertanian. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90