HomePolitik

Perubahan UU Pemilu Ditolak karena Dianggap Kemunduran Demokrasi

Perubahan UU Pemilu Ditolak karena Dianggap Kemunduran Demokrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menolak rencana perubahan Undang-Undang Pemilu bersistem proporsional terbuka terbatas karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

Sistem ini, menurut Sunanto, tak beda dengan praktik sistem pemilu yang tertutup.

“Sistem ini menegasikan hak pemilih untuk memilih calon yang dikehendakinya dan merupakan langkah mundur atas perjuangan reformasi yang menghendaki akuntabilitas antara calon yang dipilih dengan pemilih/konstituen yang diwakilinya,” ujar Sunanto di Kantor Rumah Kebangsaan, Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Ia menambahkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka terbatas akan sulit dipahami oleh rakyat sebagai pemilu. Lebih-lebih, sistem ini dipandang hanya akan menjadi kamuflase untuk membohongi pemilih.

Baca Juga:  Hampir 80 Juta, Millenial Jadi Penentu Arah Demokrasi Indonesia

“Sistem tersebut juga memperlihatkan dominasi partai dibandingkan rakyat pemilih. Ujung-ujungnya, sistem tersebut akan menjauhkan anggota legislatif terpilih dengan konstituennya,” tambah Sunanto.

Seperti diketahui, rencana perubahan UU Pemilu tersebut kini tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) bersama dengan pemerintah terkait.

Menurut Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay, tak ada masalah serius sehingga harus dilakukan perubahan UU Pemilu. Justru, bagi Hadar, dengan adanya sistem terbuka terbatas, ini akan merusak tatanan yang sudah ada.

“Seharusnya suara dari masyarakat itulah yang menjadi penentu calon yang akan terpilih. Yang sekarang ini justru sedang mau diambil hak tersebut di mana masyarakat punya kedaulatan untuk menentukan calon terpilih ini, hak itu mau diambil kembali dengan cara mengubah sistemnya,” tandas Hadar.

Baca Juga:  Mahfud MD: Banyak Cawapres Berarti Demokrasi Sehat

Jadi, dengan adanya sistem tertutup, lanjut Hadar, maka rakyat tidak bisa memiluh langsung calonnya, tapi hanya bisa mencoblos gambar partai politik.

“Saya kira ada semacam kamuflase itu. Ada upaya yang akan mengelabui, membohongi dengan istilah begitu ya. Sekarang dengan dua sistem ini, keterbukaan akan hilang. Dan saya kira ini akan menjadi satu kemunduran yagn besar di dalam demokrasi Pemilu kita,” tambah Hadar. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: