JAKARTA, SUARADEWAN.com – Hal tersebut termuat dalam isi pidato Fadli Zon saat menghadiri sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136 yang berlangsung pada tanggal 1-5 April 2017 di Dhaka, Bangladesh.
Fadli Zon yang merupakan Wakil Ketua DPR RI dan Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) merupakan delegasi oleh DPR RI bersama 6 anggota parlemen lainnya, yakni Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Evita Nursanty (PDIP), Anthon Sihombing (Golkar), Irine Yusiana Roba Putri (PDIP), Andi Iwan Darmawan Aras (Gerindra), dan Ferry Kase (Hanura).
Dalam sidang tahunan tersebut, isu ketimpangan menjadi topik utama. Pasalnya, persoalan ketimpangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Hal ini tentu menjadi problem global sebagaimana yang pernah terjadi pada dekade 1970-an.
“Tantangan ketimpangan kini memang semakin besar. Di Indonesia misalnya, selain ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang angka indeksnya pernah mencapai 0,42 pada 2015, juga terdapat ketimpangan kepemilikan lahan,” kata Fadli Zon.
Selain itu, mengacu data BPS 2013, indeks gini tanah nasional mencapai angka 0,72. Gambaran konkritnya, sekitar 56% lahan yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh 2% elit saja. Mengingat Indonesia sebagai negara agraris, tentu hal tersebut sangat berdampak buruk.
“Sekitar 56% dari penduduk pedesaan kemudian hanya bisa menjadi buruh tahu, atau petani gurem. Dan itu telah berimplikasi pada angka kemiskinan di pedesaan. Di mana sebanyak 62,75% penduduk miskin berasal dari sana, dan sebagian besarnya adalah petani,” terangnya kembali.
Salah satu upaya negara dalam mengatasi masalah ketimpangan, kata Fadli, pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Kedua kebutuhan vital ini merupakan hal terpenting agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya.
Selain itu, menangani efeknya saja belum cukup. Yang terpenting ialah menyusuri faktor penyebabnya.
Lanjutnya, takkan pernah ada kesetaraan selama masih ada korupsi. Untuk itu, GOPAC selalu mengajak seluruh anggota parlemen di dunia untuk bersama-sama memerangi korupsi sebagai usaha mengatasi ketimpangan.
“Dan salah satu penyebab terjadinya kertimpangan adalah korupsi. Ada banyak negara menderita karena korupsi, sebab korupsi telah meminggirkan rakyat dari proses pengambilan kebijakan yang adil dan demokratis, yang kemudian berakibat pada terabaikannya hak-hak dasar mereka,” timpal politikus Partai Gerindra.
Hematnya, bagi Fadli, hanya dengan pembangunan tanpa korupsi-lah kesetaraan dan keadilan dapat tercapai.
“Dalam posisi sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah dan bagian dari pengontrol anggaran, anggota parlemen memiliki peran penting dalam gerakan pemberantasan korupsi,” pungkasnya mengingatkan. (ms)
