HomeKolom

Pilkades Dalam Jeratan Politik Uang dan Kuasa

Pilkades Dalam Jeratan Politik Uang dan Kuasa

Oleh: Asbar Pranandi*

Saat hampir seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan perhelatan demokrasi yang cukup besar yang ada di desa, di seberang sana Timur Asia, India sedang terjadi protes kebijakan larangan berjilbab di kampus-kampus yang tentu kebijakan itu memberangus proses Demokrasi di negara tersebut. Sejauh yang kita ketahui bersama bahwa India pada 2010 dinobatkan sebagai negara ter-Demokrasi ke dua setelah Amerika dan Indonesia.

Rocky Gerung sebagai pengamat politik pernah mengingatkan di salah satu stasiun televisi nasional bahwa demokrasi itu semacam buah, dan hanya lambung yang sehat dapat mencernanya. Artinya, hanya kualitas masyarakat yang sehat yang dapat menerapkan sistem demokrasi tersebut.

pemilihan kepala desa belum dilaksanakan namun gejolaknya sudah sampai terasa di depan mata kita. Konflik-konflik perasaan antara pendukung dan saling klaim dukungan sampai pada tidak harmonisnya sesama keluarga membuat lingkungan desa tidak begitu sehat.

Belum lagi politik uang yang kian hari makin santer mengema, misalkan ada isu satu juta satu kepala. Isu ini sangat sulit di patahkan karena selain karena kita dihdapkan pada krisis ekonomi namun politik uang ini nyaris semua calon kades memainkan isu ini sebagai bagian dari strategi dalam meraup dukungan suara dari berbagai kelompok kelompok pemilik hak suara.

Selain itu dalam perhelatan pemilihan kepala desa secara serentak ini dapat dilihat bagaimana keterlibatan kuasa dalam mendukung salah satu calon, salah satunya adalah mesin partai politik. Sangat dimungkinkan keterlibatan itu, sebab kemenangan kepala desa nantinya akan menentukan simpul-simpul kekuatan dalam memenangkan pemilihan Calon Anggota Legislatif, Calon Bupati maupun Calon Gubernur 2024.

Baca Juga:  PW SEMMI Se-Indonesia Kecam Aksi Inkonstitusional Memboikot PB SEMMI

sejumlah persoalan-persoalan diatas dampaknya akan mempengaruhi kurang sehatnya kualitas demokrasi kita. masyarakat yang mengkonsumsi proses demokrasi yang tidak sehat pada perhelatan tingkat desa akibat besarnya politik uang yang massif berjalan. Siapa yang berani menolak jika kebutuhan ekonomi masyarakat desa tidak dapat bendung lagi?

Menuju Perbaikan Kualitas Demokrasi

Sesungguhnya untuk memperbaiki atau membangun politik demokrasi yang sehat haruslah dimulai dari membangun proses demokrasi yang sehat dari desa. Kenapa harus di desa? Kualitas perhelatan akbar / pemilihan pemimpin secara demokratis di desa tanpa ada politik uang dan politik kuasa akan menjadi dasar bagi proses pemilihan yang sehat setingkat lebih tinggi diatasnya.

Pemilihan kepala desa yang sehat akan mempengaruhi pemilihan kepala daerah/Bupati dan wakil bupati dan juga akan mempengaruhi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan sampai pada Pilpres. Sehingga pemilihan desa yang sehat akan berefek pada pemilihan ditingkat atas yang sehat begitu pun seterusnya.

Bagaimana cara mencegah terjadinya politik uang yang begitu besar dikalangan masyarakat desa ? isu atau wacana politik uang dan kuasa begitu kuat, sedangkan tidak ditemukannya instrument yang disediakan untuk mengawasi jalannya proses pemilihan dari tahap awal sampai pada tahap pemilihan seperti dewan pengawas pemilihan ditiap-tiap desa.

Baca Juga:  Menakar Urgensi Musda KNPI Sulawesi Tenggara Ke-XV

Saya tidak mengetahui apakah ketidaksedian pengawas pemilihan desa ini karena kurangnya anggaran pada pemilihan desa atau karena memang tidak adanya niatan dari pemerintah untuk menyediakan instrumen tersebut karena akan terlibat mengintervensi proses tersebut dalam memenangkan paslon tertentu.

Seharusnya pemerintah daerah menyiapkan skema pengawasan pada proses pemilihan ini, misalnya membuat dewan pengawas dari beberapa institusi keamanan, baik dari pihak POLRI dan TNI selain itu pihak-pihak organisasi pemuda. Institusi yang disebutkan diatas adalah institusi yang masih dapat dijamin kenetralannya dalam setiap momentum kontestasi politik dalam arti yang luas.

Proses pemilihan yang tidak mendapatkan pengawasan yang ketat akan kita temukan banyak kecurangan pada proses pemilihannya. Money politic sampai pada intervensi kuasa didalam penyelenggaraannya. Beda halnya jika proses pemilihan itu diawasi, artinya mencegah kecurangan lebih baik daripada mengobati sembari terus mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dalam berdemokrasi.

Barometer atas Kualitas demokrasi kita nantinya pada perhelatan pileg, pilpres, dan pilkada 2024 tergantung sejauh mana menyiapkan instrument pengawasan dengan meminimalisir hal-hal yang akan menciderai nilai-nilai demokrasi kita. Salah satunya menghindari bahkan menghilangkan politik uang.

Maka menyiapkan pilkades yang jauh dari nilai-nilai keculasan, black campaign dan intervensi kuasa serta politik uang adalah wujud dari keseriusan kita mengawal demokrasi untuk mencapai Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 yang lebih baik.

*Penulis adalah Ketua PW SEMMI Provinsi Sulawesi Tenggara

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0