JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) pada momen Idhul Fitri yang lalu, Minggu, (25/6).
Menurutnya hal itu bisa menjadi sarana rekonsiliasi kebangsaan dan menjaga suasana kebangsaan yang makin kondusif, sekaligus produktif.
“Inilah berkah hari raya idhul fitri, sesama warga bangsa saling memaafkan, saling silaturahim. Apalagi inisiatif itu datang dari pemimpin republik. Saya yakin silaturahim membawa berkah bagi bangsa ini,” kata Jazuli dalam pernyataan, Kamis (29/6).
Silaturahim ini, lanjut Jazuli, adalah ajaran agama yang sudah mentradisi di Indonesia yang sangat bagus, apalagi pada momentum lebaran.
“Ini kearifan lokal Indonesia yang jarang ditemukan di negara-negara Timur Tengah sekalipun. Pada momen lebaran ini anak datang ke orang tua, murid datang ke guru, sesama teman saling bertemu, dan seterusnya,” katanya.
Secara khusus, Jazuli memberikan apresiasi kepada Presiden yang berkenan menerima GNPF MUI, yang sebenarnya keinginan untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden telah lama disampaikan oleh ulama, terutama yang tergabung dalam GNPF MUI.
“Harus kita akui bahwa bangsa ini sedang mengalami disharmoni sosial selama beberapa waktu lalu hingga saat ini, terutama sejak aksi-aksi bela Islam,” ungkapnya.
Bahkan menurutnya, ada upaya menstigmatisasi aksi-aksi tersebut sebagai anti-kebhinnekaan, anti-Pancasila, anti-NKRI. Ada pula persepsi kriminalisasi terhadap ulama sejak aksi-aksi tersebut. Sehingga menimbulkan perasaan kolektif terjadinya ketidakadilan di kalangan umat.
Dengan pertemuan silaturahim tersebut, Anggota Komisi I DPR ini berharap adanya komunikasi dan dialog langsung, sehingga aspirasi ulama tersampaikan dengan baik kepada Presiden. Dan bisa mengakomodirnya, demi menjaga persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam hal saling menghormati antara pemeluk agama, karena tidak boleh ada yang menghina dan menistakan agama apapun yang diakui di Indonesia ini.
“Para ulama harus di hormati, termasuk MUI yang merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas persoalan-persoalan keagamaan, khususnya bagi umat Islam,” cetusnya. (yp)
