HomePolitik

Politisi Golkar Nilai Ahok Perusak Tatanan Hukum Indonesia

Politisi Golkar Nilai Ahok Perusak Tatanan Hukum Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak surut menjadi pusat perhatian publik. Hal ini bermula setelah dia dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Berbagai serangan dan pembelaan atas dirinya memenuhi ruas media massa.

Menurut politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam talkshow-nya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2017), kehadiran Ahok memicu orang-orang untuk melakukan pelanggaran hukum, etika dan moral. Bahkan, kehadirannya mengundang pemerintah untuk melakukan pelanggaran tersebut.

“Kata-kata Ahok bahkan selalu tak konsisten dengan tindakan yang dilakukannya. Contoh, Ahok dahulu menyatakan tak akan mencalonkan diri di Pilgub DKI bila tak dicalonkan Teman Ahok. Faktanya, dia malah meninggalkan Teman Ahok dan maju bersama partai di Pilgub DKI,” kata Doli.

Doli mengatakan, dahulu tak ada Gubernur yang secara terbuka memaki rakyatnya dan belum pernah ada pemimpin yang menghina agama tertentu atau kitab suci tertentu. Baginya, Ahok bukanlah tipe pemimpin yang bertanggung jawab. Misalnya, problem banjir dan macet yang terjadi di Jakarta ini, Ahok kerap menyalahkan orang lain.

Belum lama ini Jakarta dilanda banjir, Ahok justru berdalih sibuk dalam kasus dugaan penistaan agama.

“Apa hubungannya gitu. Kan waktu banjir terjadi itu saat dia masih aktif sebagai Gubernur. Jadi, karakter seperti ini bukan tumbuh dari masyarakat Indonesia. Bahkan, pemerintah juga harus melanggar undang-undang demi Ahok. Jadi, sebenarnya dia hadir untuk mengundang kerusakan-kerusakan,” imbuhnya.

Hal ini juga merupakan sebuah ketidakadilan pemerintah terhadap calon kepala daerah lainnya.

“Itu ketidakadilan pada calon kepala daerah lainnya. Di Sumsel ada Bupati atau apa, saya lupa, belum jadi tersangka, baru dianggap terlibat kasus narkoba sudah dinonaktifkan. Dan akhirnya terbukti dia tidak bersalah,” timpalnya.

Sementara Ahok yang statusnya saat ini sebagai terdakwa dugaan kasus penistaan agama justru tetap kembali diaktifkan. Jelas ini suatu pelanggaran etika dan hukum. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: