HomeDaerahNusa Tenggara

Polres Rote Ndao Diminta Proses Pelaku Pencabulan Sesuai UU Peradilan Anak

Polres Rote Ndao Diminta Proses Pelaku Pencabulan Sesuai UU Peradilan Anak

ROTE NDAO, SUARADEWAN.com — Kepolisian Resort (Polres) Rote Ndao diminta untuk memproses perkara pencabulan yang menimpa Melati (nama Semaran) Siswa Kelas II SMP Negeri 2 Rote Timur hingga hamil 5 bulan dengan menerapkan UU Peradilan Anak.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Aksi Sinurat, SH., M.Hum. Dosen FH & Pascasarjana Ilmu Hukum Undana saat dihubungi media ini, Kamis (8/7/2021). Aksi menilai perkara tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UU Perlindungan Anak Dan UU Kesehatan atau UU lain yang terkait).

“Persoalan tersebut tidak harus diselesaikan secara Diversi karena menurut UU atau menurut UU Sistem Peradilan Anak, yang dapat dilakukan secara Diversi apabila pelakunya masih dikategorilan sebagai anak. Sementara pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus ini sudah dewasa berumur (40). Jadi, diharapkan agar kepada Polres Rote Ndao seharusnya menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.” kata Aksi.

Ditambahkan oleh Aksi, bahwa Kasus ini juga tidak dapat dilakukan secara non litigasi, melainkan harus diselesaikan secara penal. Sebab Hal ini penting untuk mencapai 3 besar tujuan hukum yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Baca Juga:  DPRD Rote Ndao Minta Pemkab Awasi Harga Rapid Penyebrangan Kupang-Rote

“Tujuan primer hukum yaitu keadilan. Perasaan keadilan korban kejahatan dan keluarganya dalam kasus ini sangat terguncang, merasa malu, harkat dan martabatnya direndahkan. Perasaan keadilan masyarakat juga terguncang akibat perbuatan asusila tersebut, sehingga bumi tempat peristiwa perbuatan asusila tersebut telah ternodai oleh perbuatan bejat moral si pelaku. Serta membuat masyarakat adat dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dengan akhlak kebaikan merasa terganggu, bahkan tergoncang perasaan keadilan mereka,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk memulihkan perasaan yang tergoncang tersebut, hukum harus ditegakkan. Tujuan hukum yang sekunder yaitu adanya kemanfaatan hukum. Hukum harus bermanfaat dengan cara mengimplementasikan ketentuan UU Perlindungan Anak.

“Dengan menerapkan hukum yang berlaku, maka anak korban kejahatan dapat diberi perlindungan baik secara kompensasi atau restitusi atau dengan cara-cara yang lain untuk memulihkan penderitaan anak sebagai korban kejahatan.
Anak yang menjadi korban kejahatan tesebut harus diberi perlindungan atau atensi untuk pemulihan penderitaan yang dialami,” tegas Aksi.

Baca Juga:  Korban Sudah Melahirkan, Namun Laporan Kasus Pencabulan Tahun 2020 di Polres Rote Ndao Mandek

Di Akhir Dr. Aksi juga meminta kepada Pihak-pihak yang berkompeten harus bertanggung jawab untuk menanggulangi persoalan ini. Sebab dikatakan olehnya tujuan hukum untuk kepastian, juga pihak kepolisian harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Menurut UU Perlindungan Anak, kasus ini harusnya diselesaikan secara pidana, karena pelakunya telah dewasa dan menurut UU Sistem Peradilan Anak hanyalah pelakunya anak baru dapat diselesaikan secara diversi. Selain itu, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku atau pelaku yang potensial hukum harus ditegakkan,” pungkasnya.

Dr. Aksi Sinurat, SH., M.Hum. Dosen FH & Pascasarjana Ilmu Hukum Undana juga mengharapkan agar Kapolda NTT dan Polres Rote Ndao harus tidak menganggap sepele kasus yang telah merendahkan akhlak moral ke titik terendah ini, perlu menerapkan UU Perlindungan anak agar pelaku dihukum setimpal perbuatannya. (DANCE HENUKH)

COMMENTS

WORDPRESS: 1
DISQUS: 0