HomeDPR RI

Polri Harus Profesional dan Adil Dalam Menyikapi Persekusi

Polri Harus Profesional dan Adil Dalam Menyikapi Persekusi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Aparat Kepolisian harus bersikap profesional dan adil dalam menyikapi apa yang disebut persekusi. Hendaknya dalam menjalankan tugas Polri hanya mengacu pada KUHP, dan perundang-undangan pidana Indonesia lainnya dan bukannya mengikuti opini sebagian orang. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam pernyataan persnya.

Menurutnya, dalam rumusan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) persekusi diartikan sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Sementara di dunia internasional yang dimaksud dengan persekusi selalu dikaitkan dengan sentimen kebencian rasisme.

Baca Juga:  Ahmad Muzani: Pidato SBY adalah Peringatan

“Yang terjadi di berbagai kasus di Jakarta, menurut kami tidak tergolong persekusi, karena tidak ada sentimen kebencian rasisme. Orang yang didatangi ramai-ramai oleh warga biasanya bukan karena identitas rasnya. Melainkan dikarenakan perbuatnnya yang menyinggung pribadi orang lain,” kata Dasco, dalam pernyataan persnya, Minggu (4/6).

Lebih lanjut dikatakannya, jikapun terjadi pelanggaran hukum menyangkut tuduhan yang dapat dikenakan, adalah pidana biasa, seperti penganiayaan, sebagaimana diatur Pasal 351 sampai 355 KUHP, atau perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Politisi Gerindra ini menambahkan, sampai saat ini tidak ada istilah tindak pidana persekusi dalam hukum positif Indonesia. Tetapi isitlah persekusi terlalu seram, dan terlalu berlebihan jika dikaitkan dengan kasus-kasus di Jakarta

Baca Juga:  Kapolres Tangsel: Warga Harus Paham Apa Itu Persekusi

Ia menyatakan, bahwa yang paling penting, Polri bersikap adil dalam menegakkan hukum. Maka jangan sampai kasus penggerudukan disikapi dengan gerak cepat, tapi kasus dugaan makar yang menyatakan suatu daerah akan merdeka, ataupun kasus dugaan ancaman pembunuhan terhadap Wakil Ketua DPR, Fadli Zon sangat lambat diusut oleh polri.

“Polri tidak boleh berat sebelah, hanya menindak pihak tertentu, tetapi membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain,” tegasnya. (Yudi)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: