Presiden Joko Widodo Hentikan PPKM, Bansos Masih Lanjut

Presiden Joko Widodo cabut status PPKM Nasional. Foto: instagram @jokowi

SUARADEWAN.com – Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan PPKM terkait pandemi Covid-19 pada 30 Desember 2022.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa gejolak pandemi telah terkendali hingga tersisa 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Positivity rate mingguan ada di titik 3,35% dan tingkat perawatan rs (BOR) pada 4,79%, dan kematian 2,39%.

“Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah,” jelas Presiden.

“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut—kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan—dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang bedasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.

Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” lanjut Presiden.

Dalam penjelasannya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan tingkat kekebalan masyarakat telah mencapai 98,5% pada Juli 2022.

“Artinya, kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis, ini juga sebuah angka yang tidak sedikit,” jelas Presiden.

Di dunia internasional, Indonesia adalah 1 dari 4 negara G20 yang berhasil mengendalikan pandemi sehingga tidak terjadi gelombang baru dalam 11 bulan berturut-turut.

Hal tersebut adalah hasil kebijakan ‘gas dan rem’ yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi.

Namun, Presiden Joko Widodo tetap memerintahkan setiap anggota masyarakat untuk waspada. Kesadaran dan kewaspadaan tetap harus dilakukan untuk menghindari resiko timbulnya gelombang baru Covid-19.

“Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan, kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Masyarakat harus makin mendiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,” perintah Presiden Joko Widodo.

Presiden juga memerintahkan aparat dan lembaga pemerintah tetap siap siaga dalam hal tersebut. Mekanisme vaksinasi tetap harus berjalan, terutama vaksinasi penguat atau booster.

Beliau juga menjelaskan bahwa bantuan sosial masih dibutuhkan dan disalurkan meski PPKM sudah dihentikan. Bansos ini akan dilanjutkan hingga 2023.

“Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” pungkas Presiden Joko Widodo. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90