Pro dan Kontra Jalan Berbayar Elektronik DKI Jakarta

Pelaksanaan jalan berbayar elektronik menunggu 7 tahap lagi untuk dapat mengurai kemacetan Jakarta. (Foto: Istimewa)

SUARADEWAN.com – Salah satu solusi kemacetan Kota Jakarta adalah pengadaan Jalan Berbayar Elektronik atau Elektronik Road Pricing (ERP).

Dengan jalan berbayar elektronik, orang akan berpikir untuk melintas menggunakan kendaraan pribadi dan beralih pada kendaraan umum.

Namun, rencana pelaksanaan jalan berbayar elektronik yang telah ada sejak Gubernur Sutiyoso berkali-kali gagal karena dinilai tidak pro rakyat.

Pada era Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Pemerintah Provinsi Jakarta sempat berniat melaksanakan program ERP. Bahkan terdapat dua perusahaan yang sedia mengelola proyek tersebut.

Tetapi, Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengatakan tahapan pelaksanaan jalan berbayar elektronik (ERP) masih dalam rapat daerah. Ia mengatakan masih diperlukan 7 tahap lagi menuju realisasi ERP.

“Kira-kira itu, masih ada tujuh tahapan. Itu dibahas mulai tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023,” kata Heru di Balai Kota DKI pada hari Rabu, 11/1/2023.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat TRansportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa ERP adalah kebijakan push and pull dalam masalah kemacetan.

Push artinya pemerintah mendorong penguatan dan kemudahan transportasi publik yang terintegrasi.

Pull artinya pemerintah membuat publik berpikir dua kali untuk melintas dengan kendaraan pribadi karena harus membayar.

“Strategi pengendalian kemacetan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik,” tutur Djoko Setijowarno.

Kegigihan pemerintah diuji dengan kebijakan ERP. Karena publik umumnya tidak menyukai kebijakan tersebut. Bahkan kebijakan ini akan mempengaruhi publik dalam mendukung seseorang tetap menjabat di pemerintahan atau parlemen karena alasan keberpihakan pada rakyat.

Tetapi kebijakan ERP dapat dijalankan dengan baik di beberapa negara, misalnya Swedia dan Singapura.

Singapura dapat melaksanakan ERP karena pemerintahnya sangat tegas dan cenderung otoriter. Sedangkan Swedia menerapkan ERP setelah melakukan referendum dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

Djoko Setijowarno mengatakan pelaksanaan ERP akan efektif bila dibarengi peningkatan tarif parkir dan pajak kendaraan. Ia juga mengatakan daerah penyangga seperti Bodebek juga harus ikut diperhitungkan dalam ERP serta dengan penentuan tarifnya.

Tetapi permasalahannya, belum ada jaringan angkutan umum yang terintegrasi bagi warga Bodebek yang bekerja di Jakarta. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90