Proses Pembangunan Proyek Tol Serpong-Cinere Diprotes Keras OKP Ganespa

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Puluhan aktivis lingkungan hidup dari Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) Ganespa untuk ketiga kalinya melakukan unjuk rasa di Situ Sasak, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Kamis (01/3).

Aksi tersebut, dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pembangunan Proyek Jalan Tol Serpong-Cinere, yang di nilai telah menyaplok lahan sepadan Situ. Seperti dketahui, proyek pembangunan Tol sendiri merupakan milik PT Cinere Sepong Jaya yang dikerjakan oleh PT Waskita selaku kontraktor, yang menghubungkan wilayah Cinere dan Serpong.

Dalam orasinya di Jalan Raya Padjajaran, Koordinator Aksi Hafiz Fidon mengatakan, salah satu tiang penyangga jembatan Tol tersebut, dibangun berdiri tepat di bibir Situ Pamulang. “Kami ingin menyadarkan orang-orang yang belum sadar-sadar,” ujarnya.

Sementara itu, dalam aksinya sejumlah aktivis yang mengenakan pelampung dan helm pengaman turun langsung ke permukaan air, sambil lalu mengapung mereka membentangkan spanduk yang diantaranya bertuliskan “Nafsu Pembangunan Kalahkan UU, Perda, Perwal”.

Baca Juga:  Pemkot Tangsel Adakan Rapat Muspida Jelang Natal dan Tahun Baru

Fidon pun menjelaskan, bahwa demo ketiga ini ditempuh setelah sebelumnya puluhan aktivis OKP Ganespa menggelar aksi serupa di depan Balaikota Tangsel. Akan tetapi hingga saat ini, terkesan tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam memberikan sanksi kepada PT Cinere Serpong Jaya selaku operator jalan tol yang mengantongi surat rekomendasi Amdal dan desain dasar kedaluarsa.

“Jejeran tiang beton yang dipasang berdiri telah melanggar payung hukum berupa Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang. Pasal 22 ayat 3 huruf e berbunyi batas garis sepadan sekurang-kurangnya 50 meter titik arah tertinggi ke arah darat,” jelasnya.

Menurutnya, kepala daerah bersama perangkat kerja dinilai tidak berdaya dalam menghadapi pembangunan yang merusak lingkungan hidup. Padahal, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 memberikan kewenangan penuh untuk menjalankan tata kelola wilayahnya.

Baca Juga:  Gagal Perbaiki Sistem Pendidikan di Tangsel, KNPI Desak Airin Turun Jabatan

“Apa iya undang-undang yang dibuat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menganggap hanya tulisan karangan indah,” paparnya.

Dengan lantang, OKP Ganespa pun mendesak agar garis sepadan situ dikembalikan ke fungsi awal sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Walikota Airin Rachmi harus komitmen terhadap jargon ‘Go Green’ yang sempat disampaikan olehnya saat kampanye dua kali putaran. Kami bukannya tidak setuju dengan program pemerintah. Tapi kegiatan pembangunan jangan menghalalkan segala cara,” tegas Fidon.

Sementara, baik dari PT Cinere Serpong Jaya, maupun PT Waskita, enggan berkomentar ketika dikonfirmasi sejumlah awak media perihal aksi Ganespa tersebut. (FN)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90