Proyek Pembangunan Jalan bypass Sumpallabbu Bone Bermasalah, Koalisi Lintas Lembaga Rencana Geruduk Kajati dan Mapolda Sulsel

BONE, SUARADEWAN.com – Kontraktor pelaksana proyek pembangunan jalan Lilina Ajangale-Alinge (Bypass Sumpallabbu-Koppe-Ningo) Kecamatan Ulaweng, Bone, diduga gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, yakni 180 hari kelender.

Olehnya itu koalisi lintas lembaga yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan dan lembaga swadaya masyarakat berencana akan melakukan aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan secara resmi kasus tersebut di kajati maupun Polda Sulsel

Pasalnya, proyek jalan senilai Rp11,336 miliar lebih milik Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 itu, tak kunjung dikerjakan oleh CV Bukaka Multi Prima selaku kontraktor pelaksana.

“Proyek ini kan menggunakan anggaran tahun 2022, seharusnya diselesaikan akhir Desember 2022. Tapi nyatanya, sekarang proyek itu mangkrak, tidak ada aktivitas pengerjaan di sana. Apalagi ini bukan proyek multiyears, jadi tidak boleh menyeberang tahun. Masa proyek tahun anggaran 2022, dikerjakan di tahun 2023. Ini jelas-jelas pelanggaran berat dan indikasi kuropsinya sangat besar,” beber tutur Hamzah K dari koalisi lintas lembaga.

Menurut Hamzah dinas PU (Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) Bone terkesan melakukan pembiaran rekanan menyelesaikan proyek tahun 2022 di 2023, itu salah besar dan kuat dugaan ada kongkalikong disitu. Apalagi, proyek itu tidak ada konsultannya karena tidak ditulis di papan proyek,” lanjutnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang akan kami gelar pekan depan yakni pada hari Rabu 15 februari kami secara kelembagaan akan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyidikan dan penyelidikan proyek ini dan menyeret para oknum yang telah menyalahgunakan uang rakyat demi kepentingan pribadi mereka.

“Karna kuat dugaan terjadi permufakatan jahat antara kontraktor pelaksana dan dinas terkait untuk merampok uang rakyat dan merugikan keuangan negara, Serta meminta komisi persaingan usaha untuk melakukan black list terhadap CV. Bukaka Multi Prima,” ucap Hamzah, K.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90