BOLTIM, SUARADEWAN.com — Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh PT. Arafura Surya Alam (ASA), dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), ini Rabu (31/03), terkait Aspirasi yang dimintakan oleh Aliansi Malintang.
Kegiatan RDP yang dilaksanakan di Aula gedung DPRD Boltim ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Boltim, Fuad Landjar, Wakil Ketua Medy Lensun dan Wakil Ketua Muhammad Jabir serta Alіаnѕі Pemerhati Mаѕуаrаkаt Lіngkаr Tаmbаng (Malintang).
Manager External PT ASA, Andreas Bolitobi, dalam RDP menanggapi apa yang menjadi aspirasi dari Aliansi Malintang. Dirinya mengungkapkan sebagai anak usaha dari perusahaan tambang nasional terbuka di Indonesia, kegiatan PT ASA selalu diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, Kementerian ESDM serta Pemerintah daerah dan pusat.
“Sehubungan dengan isu tenaga kerja, PT ASA memiliki komitmen dalam merekrut tenaga kerja lokal dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian. Perusahaan juga tentu akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Boltim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boltim No 5 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja serta tidak bertentangan dengan peraturan terkait lain diatasnya,” jelas Andreas.
Lanjut Andreas mengatakan, komitmen Perusahaan terhadap tenaga kerja lokal telah direalisasikan di PT J Resources Bolaang Mongondow (PT JRBM) yang merupakan perusahaan grup PT ASA. Mayoritas karyawan di PT. JRBM merupakan karyawan lokal, bahkan pimpinan tertinggi di site operasi JRBM merupakan putera daerah Bolaang Mongondow.
“Apabila PT.ASA telah beroperasi produksi di Kabupaten Boltim, perusahaan akan membuka kesempatan untuk memberdayakan tenaga kerja dari lingkar tambang untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daerah,” tuturnya.
“PT ASA juga berkomitmen dalam mendukung Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Walaupun belum melakukan konstruksi/operasi produksi, Perusahaan telah melakukan program-program PPM diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya,” tambahnya.
Andreas juga menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pembebasan lahan yang diatur sesuai UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 135 – 137 tentang pembebasan lahan. Sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, perusahaan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembebasan lahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah pemegang IUP.
“Dalam menetapkan nilai pembebasan lahan, perusahaan sudah melakukan beberapa kajian dan penilaian seperti ketersediaan sumberdaya, biaya produksi, lokasi lahan, dan nilai jual beli yang berlaku. Sehingga nilai pembebasan lahan yang ditetapkan adalah batas nilai kemampuan perusahaan dalam melakukan pembebasan lahan kepada pemilik lahan,” tegasnya.
Andreas menuturkan, dalam pelaksanaan negosiasi tidak ada unsur paksaan atau intimidasi, negosiasi langsung kepada pemilik lahan, tidak melalui pihak lainnya sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik lahan serta dalam prosesnya administrasi dokumen diketahui notaris dan diakui secara legal/ hukum.
“Hingga saat ini perusahaan telah membebaskan lahan dengan luas kurang lebih 83,5 Hektare, dan masih ada sekitar 200 Hektare lainnya yang telah setuju harga dan saat ini sedang dalam proses kelengkapan dokumen. Intinya PT ASA berkomitmen untuk memenuhi setiap kewajiban yang diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pertambangan dari pra produksi, operasi produksi hingga pasca tambang. PT ASA mengharapkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama,” tutup Andreas. (DM)
