HomeParlementariaDPR RI

Puan Maharani Ingatkan Jangan Sampai PON Papua Jadi Klaster Baru Covid-19

Puan Maharani Ingatkan Jangan Sampai PON Papua Jadi Klaster Baru Covid-19

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan dalam persiapan penyelenggaraan PON XX Papua. Dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, dapat berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan para atlet maupun pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran tersebut.

Pemerintah juga diimbau untuk bijak dalam mengkaji penyelenggaraan PON agar tidak menjadi bom waktu yang justru bisa memakan banyak korban. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan antisipasi dan sejumlah langkah strategis agar PON dapat berjalan dengan baik.

“Jangan sampai PON Papua justru menjadi klaster baru penyebaran Covid-19,” kata Puan. Dikutip dari Antara, Jumat (17/9).

Itu bukan tanpa alasan, Puan menyoroti tingginya kasus Covid-19 di Papua dalam beberapa waktu terakhir ini. Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan laju kasus Covid-19 yang terjadi.

Sampai dengan 15 September 2021, Papua dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kasus aktif tertinggi di Indonesia.

Baca Juga:  Profil dan Harta Kekayaan Lima Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024

Tercatat Jawa Tengah merupakan provinsi terbanyak kasus aktif Covid-19 dengan jumlah 11.084, sementara itu di Papua terdapat 7.861 kasus. Sebagai catatan, yang dimaksud kasus aktif adalah pasien Covid-19 yang masih sakit, belum sembuh, dirawat di rumah sakit, maupun menjalani isolasi mandiri atau terpadu.

“Perlu ada upaya khusus untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua. Tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama di daerah tersebut perlu dilibatkan demi mendorong efektivitas edukasi ke rakyat di akar rumput,” ujar Puan.

DPR mendesak agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pandemi agar tidak ada rakyat yang tidak mendapat akses vaksin, terutama masyarakat adat yang berada di lokasi terpencil atau jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

Meski Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang bermuatan sanksi bagi masyarakat penolak vaksin, namun pada kenyataannya cakupan vaksinasi di Indonesia masih belum merata.

Baca Juga:  Tak Undang Ganjar di Konsolidasi Kader se-Jateng, PDIP: Jangan Sok Pintar!

Sementara itu, Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, memprediksi bahwa status pandemi Covid-19 paling cepat berakhir pada pertengahan atau akhir tahun 2022. Sedangkan, pemerintah menjadwalkan PON digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021.

Dicky menegaskan, virus corona belum benar-benar musnah paling tidak hingga 10 tahun ke depan meski status pandemi dicabut.

Pasalnya, inang corona bukan hanya manusia melainkan juga hewan. Di samping itu, vaksin yang ada saat ini akan terus dikembangkan untuk mengimbangi mutasi virus.

Nantinya, setelah pandemi berakhir, statusnya tidak lantas berubah menjadi endemi, namun epidemi. Pada fase epidemi tersebut, Covid-19 tidak lagi terjadi di seluruh wilayah di dunia, tetapi hanya di suatu wilayah atau geografis tertentu. [cob]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0