Putusan MK Menuai Kritikan: Pentingnya Etika Berpolitik

SUARADEWAN.com – Usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Menteri tidak harus mundur dari jabatan ketika maju jadi calon presiden atau wakil presiden menuai banyak kritikan. Pasalnya putusan MK  pada Senin (31/10) dalam Sidang Putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dinilai kontroversial oleh banyak pihak.

Dalam posting Instagram Rizal Ramli: @rizalramli.official, warga net ramai-ramai melontarkan hujatan dengan ragam sinismenya. “Yaa namanya masih saudara,” kata akun @haydar.ali96; “MK= mahkamah keluarga. Hukum dibuat sesuai kepentingan keluarga dan kroni. Tidak tahu malu!” ungkap akun Instagram @papazaky_jasmine. Masih banyak lagi komentar sarkas dari para netizen.

Putusan Ketua MK, Anwar Usman tersebut dinilai dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kekeluargaan; Anwar Usman kini merupakan saudara ipar dari Presiden Joko Widodo. Hal itu yang menyebabkan anggapan negatif banyak kalangan: putusannya yang harusnya berdasarkan atas kepentingan negara dan konstitusi malah dinilai hanya berdasar bisik-bisik antar keluarga semata. Hal demikian tentu menabrak norma dan etika seorang pejabat.

Baca Juga:  Berkat Putusan MK, Yogyakarta Dimungkinkan Dipimpin Gubernur Perempuan

Rizal Ramli termasuk orang yang mengutuk keras putusan MK tersebut. Ia yang merupakan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur menilai MK tidak tahu malu dan memalukan. Lebih dari itu, ia menilai Anwar Usman tidak mengerti etika dan menyarankan untuk mundur dari jabatan Ketua MK.

Baca Juga:  Pembubaran BSNP Blunder dan Kemunduran Bagi Pendidikan

“Mahkamah Keluarga makin lama makin tidak tahu malu, semakin memalukan. Tidak mengerti etika dan good governance, tidak mengerti potensi conflict-of-interest. Wong dirinya harusnya mundur sebagai ketua MK!” tegasnya kepada redaksi, Rabu (2/11).

Sebagaimana dilansir politik.rmor.id Rabu,(11/22), Rizal Ramli beri peringatan bahwa negara yang ingin maju harus bisa membuat rakyatnya semakin cerdas dan makmur. Caranya adalah dengan memastikan para pejabat memiliki etika yang tinggi. Selain itu, para pejabat juga harus bisa mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat good governance.

“Nah, keputusan MK memicu kemunduran etika dan good governance. Itulah produk dari Mahkamah Keluarga! Malu-maluin, norak,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

banner 728x90