oleh

Raker dengan Disdikbud, SSM: Guru Harus Profesional dan Jadi Panutan Siswa

BOLTIM, SUARADEWAN.com — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sahrul Mamonto mengingatkan agar para tenaga pendidik di seluruh sekolah yang ada di Boltim agar profesional serta maksimal menjadi panutan bagi para siswa.

Hal tersebut diingatkan SSM saat menggelar Rapat kerja bersama seluruh jajaran Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Boltim dan Guru-guru pada Selasa (06/04) dan bertempat di SMP Negeri 1 Modayag. Kegiatan tersebut turut juga hadir Sekretaris Daerah (Sekda) DR. Ir. Sonny Warokka, Asisten I Priyamos SH, Kepala Disdikbud Yusril Damopolii, dan para Camat.

“Saya selalu memantau ada beberapa guru yang di postingan media sosialnya memuat konten-konten yang tidak bermanfaat dan ini menjadi warning kepada seluruh guru-guru yang ada di Boltim,” Pesan Bupati.

Menurutnya para guru khususnya di Boltim sebagai tenaga pendidik suda seharusnya menjadi panutan bagi murid-murid nya ketimbang hanya bermain Media Sosial (Medsos) Facebook  yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan.

Baca Juga:  Sambangi Setiap Puskesmas Di Boltim, Bupati Sachrul: Pelayanan Kepada Masyarakat Harus Lebih Maksimal

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga mengatakan dalam jangka waktu dekat dirinya dan Wakil Bupati Oskar Manoppo akan mengagendakan kunjungan ke seluruh sekolah yang ada di Boltim, ini bertujuan untuk melihat langsung kegiatan belajar mengajar yang nantinya akan dilakukan oleh para guru di sekolah pasca Covid-19 ini.

“Saya dan pak Oskar akan berkunjung di setiap sekolah yang ada di Boltim karena kemungkinan pasca Covid-19 ini kegiatan belajar mengajar di seluruh Sekolah yang ada di Boltim akan kembali normal seperti biasa dan para guru kembali mengajar secara bertatap muka langsung dengan para murid nya,” Kata Bupati

Baca Juga:  Sekda Sonny Waroka Buka Konsultasi Publik Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026

Bupati Sachrul juga menambahkan ke depan apabila ada guru yang di pindah-tugaskan di salah satu sekolah di desa terpencil seperti di Desa Jiko Blanga, Kokapoi maka itu sudah menjadi konsekuensi sebagai ASN.

“Ini jelas telah tertuang dalam UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajamen ASN, tertulis bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah,” pungakasnya. (DM/adv)

Komentar

Berita Lainnya