BONE, SUARADEWAN.COM — Operasi Yustisi yang dilakukan Satgas Covid-19 di Sejumlah Cafe di Bone pada Sabtu (19/09/2020), dinilai berlebihan dan tidak tepat sasaran di tengah-tengah pemulihan perekonomian.
Hal tersebut diungkapkan Fahri Rusli, menurut Anggota DPRD Kabupaten Bone ini sejak adaptasi kebiasan baru (new normal) diterapkan para pelaku usaha di Bumi Arung Palakka baru saja bangkit dan berbenah dari lesuhnya perekonomian efek dari pandemi Covid-19.
“Kok yang ditindaki (Rapid) para pegunjung warkop dan cafe, jelas ini berdampak buruk bagi pemilik warkop. Bukankah klaster baru Covid-19 di Bone ini berasal dari beberapa instansi pemerintah sendiri, harusnya mereka itu yang di Rapid,” kata Fahri pada Minggu (20/09/2020).
Fahri pun meminta Satgas percepatan penanganan Covid-19 Bone untuk lebih proaktif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi warga bukan malah langsung menindaki hingga sampai harus menjalani Rapid Tes segala.
“Efektif mana ketika pemilik warkop diberikan masker secara gratis, ini malah di Rapid yang kita tau sendiri biayanya ratusan ribu per kepala”, lanjutnya.
Fahri yang juga menjabat Ketua BAPEMPERDA DPRD Bone ini pun menyoroti pemberian sanksi sosial terhadap warga yang kedapatan tidak sedang menggunakan masker.
“Push-up hingga hormat kepada tiang bendera, saya rasa jauh lebih baik ketika Pemerintah terlebih dahulu membagikan masker secara gratis kepada seluruh warga, setelah itu baru ada penindakan,” ujar Fahri.
Terkait dengan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kedisiplinan Protokol Kesehatan, Fahri pun memberi dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankannya dengan catatan pemerintah tetap mempertimbangkan aspek pemulihan ekonomi.
“Jangan hanya warga yang ditindak, itu banyak agenda Pemkab yang melibatkan banyak orang dibiarkan begitu saja,” pungkas Fahri.
Reporter: Yusuf Muhammad al-Fatih
