Rapor Biru Wahidin Halim Perlu Tingkatkan di Tahun 2018 Mendatang

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim (WH) masih terbilang baru. Akan tetapi, Rapor Biru WH dimata masyarakat dalam menjalankan tugas, harus terus ditingkatkan pada tahun 2018 mendatang.

Ketua Sekber Banten, Syukri Rahmatullah dalam diskusi “Catatan Akhir Tahun: Kinerja Wahidin Halim” menuturkan, sebenarnya usia 6 bulan masih relatif dini untuk diberi penilaian. “Akan tetapi jika dipaksa dengan melihat kinerja selama enam bulan tersebut, ya bisa lah diberi rapor biru,” katanya di Saung Serpong,  BSD, Kota Tangsel,  pada Sabtu (30/12/ 2017).

Dikatakan Syukri, menurut aturan, Gubernur baru tidak diperbolehkan merotasi kepala dinas selama enam bulan. Sejak dilantik, hingga saat ini Wahidin Halim telah menjabat selama 7 bulan, 18 hari.

Baca Juga:  Pemdes Badaro Gelar Pelatihan Konvergensi Stunting Dalam Penerapan Aplikasi eHDW Dan Pengisian Scorecard

“Artinya,  baru 1 bulan,  18 hari WH sejatinya bisa bergerak leluasa. Meski begitu telah banyak dilakukan, dari memperketat anggaran biaya tenda apel, memperketat pengawasan dan menghapus APBD yang tidak perlu, serta blusukan memantau kinerja birokrasi dan kondisi masyarakat secara objektif, itu patut diapresiasi,” katanya.

Ditempat yang sama, Pengamat Politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno, menyoroti perihal keseriusan WH dalam menata birokrasi yang ada. Sebab seperti diketahui, kepemimpinan di Provinsi Banten sempat terperangkap dalam pusara korupsi.

“Dukungan partai politik yang begitu kuat kepada pak Wahidin, mestinya tak ada hambatan apapun bagi dia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membersihkan dan menata ulang birokrasi,” paparnya.

Baca Juga:  Wabup Boltim Oskar Manoppo Sambangi KPKNL Koordinasi Penatausahaan Aset BMD

Pria berdarah Madura tersebut menambahkan, dalam proses perjalanan memimpin Banten sekira 6 hingga 7 bulan belakangan, WH mulai menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi dibawahnya. Hal tersebut dilakukan guna memastikan jajaran dibawahnya agar berlaku profesional, akuntabel dan transparan.

“Ini nggak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang carut-marut. Mulai level Office Boy (OB), Satpam, sampai tingkat elit lah kira-kira begitu. Ini menjadi sebab-musabab korupsi di Banten yang cukup lama,” pungkasnya. (FN)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90