JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastiti menuturkan, ada ribuan anak buah kapal (ABK) Indonesia yang menjadi korban kekejaman perdagangan manusia.
Hal itu disampaikan Susi dalam konferensi internasional yang bertajuk Konferensi Internasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Industri Perikanan Indonesia, di Kementerian KKP, Jakarta Pusat, Senin (27/3) kemarin.
“Ada lebih dari 4000-an ABK asal Indonesia yang harus diselamatkan, mereka ini korban aktivitas ilegal di sektor perikanan,” kata Susi.
Bisnis perdagangan manusia yang mengerikan dan menghinakan kemanusiaan ini bukan henya menjadi negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia, melainkan terjadi juga di negara-negara lain.
Mengingat skalanya yang besar itu, maka kejahatan luar biasa ini mendapatkan perhatian yang serius secara global.
Selain itu, kata Susi, keuntungan yang didapatkan para pelaku kejahatan kemanusiaan itu terbilang sangat besar. Dia membandingkannya dengan pendapatan total dari usaha perikanan secara global.
“Pendapatan dari aktivitas ilegal itu ada 50 miliar dollar AS dan pendapatan perikanan secara internasional itu ada 300 miliar dollar AS, bayangkan saja bisa dapat segitu banyak dari hasil slavery,” tukas Susi.
Sebelumnya, pada Januari lalu Menteri Susi sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Peraturan itu dikeluarkan untuk memastikan industri perikanan di Indonesia bebas dari pelanggaran HAM.
Permen KP Nomor 2 Tahun 2017 ini dubuat berdasarakan laporan hasil penelitian International Organization of Migration (IOM) tentang Perdagangan Orang di Sektor Perikanan Indonesia yang menyasar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di industri perikanan.
“Laporan penelitian ini merupakan satu-satunya publikasi yang memberikan gambaran utuh dan kritis tentang perdagangan orang dan kerja paksa di industri perikanan di Indonesia,“ kata Menteri Susi. (ZA)
