Rintangan Amerika Gagas Undang-Undang Iklim di Akhir Era Joe Biden

Pemerintah Amerika Serikat mempunyai tantangan untuk meneruskan pembentukan Undang-Undang Iklim di akhir era Joe Biden. (Foto: instagram @joebiden)

SUARADEWAN.com – Amerika Serikat memerlukan upaya yang jauh lebih besar bila ingin mencapai target iklim seperti yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara maju lainnya.

Permasalahan yang dihadapi Amerika Serikat datang dari bencana alam yang sering kali melanda negeri Paman Sam tersebut.

Biro Sensus Amerika Serikat mengeluarkan rilisan mengenai para penduduk yang harus pergi dari rumah dikarenakan badai, banjir, longsor, dan banyak peristiwa lainnya.

Pada tahun 2022, data yang dimiliki Biro Sensus Amerika Serikat mengungkapkan sebanyak 3 juta penduduk yang mengalami hal tersebut.

Sementara itu, sebuah laporan mengatakan Amerika Serikat seharusnya memperhitungkan langkah mereka untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Ini penting untuk mengendalikan iklim yang memperparah bencana alam yang terjadi.

“Pertama, negara ini tidak berada pada jalur untuk memangkas emisi karbon yang cukup besar untuk memenuhi target penurunan global, dan masih belum jelas dari mana AS akan mendapatkan pasokan mineral dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan, atau perluasan kapasitas transmisi listrik besar-besaran, yang dibutuhkannya untuk transisi energi.”

Laporan tersebut mengungkapkan isu ini dapat saja dimanfaatkan dalam pemilihan presiden berikutnya. Yang secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat.

“Mengatasi kekhawatiran ini menjelang pemilihan presiden berikutnya dapat menjadi perjuangan berat bagi Biden,” lanjut laporan tersebut.

Dan bila Partai Republik memegang kendali, hal itu diprediksi halangan besar untuk kemajuan undang-undang iklim yang sedang digodog pemerintah Biden.

“Penentangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (AS) yang baru dan dikuasai oleh Partai Republik berarti kecil kemungkinan untuk meloloskan undang-undang iklim baru. Dan Mahkamah Agung yang konservatif dapat semakin membatasi kekuatan peraturan Biden,” pungkas laporan tersebut.***

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90