HomeSorot

Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua Pansus, Ini Kata KPK

Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua Pansus, Ini Kata KPK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rapat Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar hari ini, akhirnya meghasilkan politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua terpilih dan tiga lainnya sebagai wakil.

“Telah terpilih pimpinan Pansus, Ketuanya Pak Agun Gunandjar Sudarsa, Wakilnya Risa Mariska (Fraksi PDIP), Pak Dossy Iskandar (Hanura) dan Pak Taufiqulhadi (Nasdem),” kata Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon saat memimpin rapat di ruang rapat pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Dalam rapat tersebut, Fadli menyatakan pemilihan pemimpin pansus hak angket KPK dihadiri oleh enam fraksi DPR, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura dan Partai Nasional Demokrat.

Baca Juga:  Proyek Pengadaan Blanko e-KTP Terus Lanjut, Tapi Diawasi Ketat oleh Kemendagri

Agun Gunandjar Sudarsa sebelumnya masuk dalam daftar dari 37 nama yang disebut dalam dakwaan kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Iman dan Sugiharto yang kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Agun disebut telah menerima uang sebesar US$ 1,047 juta. Selain itu, ia juga telah menjadi saksi untuk terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapi) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiarto.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dengan terpilihnya Agun sebagai ketua tidak menyurutkan semangat KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP.

Baca Juga:  KPK Panggil Yasona Sebagai Saksi Korupsi e-KTP

“Pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP tetap kami proses. Kasus e-KTP kami pastikan akan terus berjalan,” kata Febri di gedung KPK.

Dengan terbentuknya pansus hak angket KPK, harap Febri, tidak menjadi penghambat kinerja KPK. “Apalagi untuk menghambat penanganan kasus yang sedang berjalan,” timpalnya.

Sementara, Febri tidak angkat bicara soal pembentukan pansus hak angket yang kebanyakan masyarakat menganggap hal tersebur sebagai senjata untuk melawan KPK karena melibatkan nama-nama anggota parlemen (DPR).

“Posisi kami tidak menyimpulkan sampai sejauh itu, tapi silahkan jika masyarakat menyimpulkan demikian,” pungkas Febri. (ms/te/ko)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: