Saleh Partaonan: MK, Pemilu Harus Tetap Terbuka!

SUARADEWAN.com – Pemilu adalah salah satu jantung dari Demokrasi. Sehatnya pemilu, ibarat sehatnya jantung bagi tubuh manusia. Rusaknya pemilu, maka akan jadi petaka bagi Demokrasi di mana pun. Dalam konteks menyambut pemuli 2024 nanti, Anggota DPR RI Fraksi Partai PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati dalam memutuskan perkara penggunaan sistem pemilu 2024.

Saleh Partaonan menekankan kepada MK, agar diharapkan berdiri secara tegak adil dan jangan sampai ada dugaan bahwa MK cenderung lebih memilih salah satu sistem daripada yang lainnya. MK harus memilih sistem pemilu proporsional, terbuka, dengan sistem suara terbanyak yang telah dipakai Indonesia sejak 2008.

Apa yang sudah berjalan sejak tahun 2008 itu bagi Saleh Partaonan sudah benar dan tepat, dan berhasil digunakan berkali-kali tanpa kendala berarti.

“Keputusan MK itu sudah benar. Buktinya, sudah dipakai berulang kali dalam pemilu kita. Setidaknya pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Sejauh ini tidak ada kendala apa pun. Masyarakat menerimanya dengan baik. Partisipasi politik anggota masyarakat juga tinggi. Sebab, dengan sistem itu, siapa pun berpeluang untuk menang. Tidak hanya yang menempati nomor urut teratas,” ujar Saleh dalam keterangan persnya, Jumat (30/12).

Ia berharap agar para hakim konstitusi tetap konsisten dengan putusan yang sudah pernah dibuat oleh para hakim sebelumnya. Hal ini penting untuk menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, terutama kepada Mahkamah Konstitusi yang lebih dikenal sebagai the guardiance of the constitution.

Dalam konteks pengujian UU pemilu di MK sendiri, ada beberapa isu strategis lain yang tidak dikabulkan oleh MK. Salah satunya yakni pengujian pasal terkait presidential threshold. Ada banyak lembaga dan elemen yang sudah mengajukan Judicial Review (JR) untuk menghapus Presidential Threshold tersebut. Tetapi, MK tidak pernah mengabulkannya.

“Ada apa ini? Yang nyata berpihak pada rakyat seperti ini tidak dikabulkan? Yang sesuai dan sejalan dengan keinginan rakyat malah mau diganti? Ini yang menjadi desas-desus di tengah masyarakat yang perlu diperhatikan oleh para hakim MK. Kalau memakai pendekatan rasionalitas dan hati nurani, sepertinya suara dan keinginan rakyat haruslah didahulukan oleh MK,” tutup Politisi Dapil Sumatera Utara II tersebut. [***]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90