Satu Abad Tragedi Kemanusiaan Palestina: Dari Balfour ke Trump

Oleh: Anis Matta*

Anis Matta, Mantan Presiden PKS

Deklarasi Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, 6 Desember 2017 lalu mengingatkan kita pada Deklarasi Balfour 2 November 1917, persis satu abad lalu. Pilihan waktu ini jelas sangat historis. Satu abad rasanya cukup untuk menuntaskan mimpi negara Israel.

Ide negara Israel dideklarasikan secara resmi oleh Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, melalui surat yang ia kirim kepada konglomerat sekaligus Ketua Komunitas Yahudi Inggris, Rothchild. Dalam surat yang berisi dukungan penuh terhadap aspirasi Zionis itu, Balfour antara lain mengatakan, “His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use the best endeavours to facilitate the achievement of this object…

Deklarasi itu dilakukan di tengah kecamuk Perang Dunia Pertama yang berlansung dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918, di mana Inggris, Prancis, dan Rusia (Allies) berhadapan dengan Jerman, Austro-Hungaria (Central Power). Dengan meluasnya medan tempur, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat akhirnya ikut bergabung dengan Sekutu, sementara Ottoman dan Bulgaria bergabung dengan Central Power. Seperti yang kita ketahui, perang itu akhirnya dimenangkan oleh Sekutu. Tapi karena Tsar Rusia terjungkal dalam Revolusi Bolshevik yang berlangsung dari 8 Maret 1917 hingga 7 November 1917, praktis Inggris dan Prancis yang kemudian muncul sebagai kekuatan baru dunia.

Dan perang selalu begitu dalam sejarah, selalu menjadi alat paling efektif untuk mengubah peta dan jalannya sejarah secara keseluruhan. Setidaknya ada 4 imperium yang lenyap dari peta dunia setelah Perang Dunia Pertama itu, Imperium Jerman, Imperium Austro-Hungaria, Imperium Tsar Rusia, dan Imperium Ottoman. Dan, tentu saja peta baru dibuat oleh sang pemenang. Dan, itulah awal dari semua perubahan peta geopolitik di Dunia Islam. Pada 1916, atau di pertengahan Perang Dunia Pertama itu, dilatari oleh keyakinan bahwa Sekutu akan mengalahkan Imperium Ottoman, secara diam-diam Inggris dan Prancis membuat perjanjian yang juga disetujui Rusia untuk membagi-bagi wilayah kekuasaan Ottoman sebagai rampasan perang. Perjanjian ini secara resmi disebut Asia Minor Agreement tapi kemudian lebih popular dengan nama Sykes-Picot Agreement, merujuk kepada nama diplomat Inggris, Mark Sykes, dan diplomat Prancis, Francois Georges-Picot.

Jatah Inggris adalah seluruh jalur pantai yang terbentang antara laut Mediterania dan Sungai Jordan, wilayah selatan Irak plus beberapa wilayah kecil lainnya, termasuk pelabuhan Haifa sebagai akses ke Mediterania. Sementara Prancis mengambil jatah di wilayah Tenggara Turki, wilayah Utara Irak, Syria dan Lebanon. Sementara Rusia mengambil Istanbul, Selat Bosphorus, dan Armenia. Dalam perjanjian itu ada beberapa wilayah yang masuk dalam apa yang disebut sebagai “brown area” termasuk Yerusalem, yang akan dikelola oleh administrasi internasional setelah dikonsultasikan ke Rusia dan Syarif Husein sebagai gubernur Hejaz (Mekkah, Medinah, dan Jeddah).

Baca Juga:  Unjuk Kekuatan Militer, Iran dan Tiongkok Tantang Trump (AS)

Tapi, kemudian brown area itu sepenuhnya diserahkan ke tangan Inggris pada 1920, yang kemudian dikelola dalam apa yang disebut sebagai Mandatory Palestine dari 1923 sampai 1948 saat negara Israel berdiri. Rusia sendiri sejak awal tidak dominan dalam perjanjian itu, apalagi setelah kaum Bolshevik membongkar perjanjian itu di media-media Rusia 23 November 1917, yang tentu saja mempermalukan Inggris, membuat murka Ottoman dan mengecewakan raja-raja Arab yang telah mengkhianati Ottoman.

Tapi yang pasti “Peta Sykes-Picot” itu telah membelah Imperium Ottoman secara sangat efektif dan cepat. Seluruh wilayah Arab Non Jazirah terlepas dari kekuasaan Ottoman. Kelak seluruh kawasan itu berubah menjadi pecahan negara-bangsa (nationstate) yang merdeka, sementara kabilah-kabilah Arab di kawasan Jazirah kemudian menyusul menjadi negara merdeka berbasis kekabilahan (tribestate). Batas-batas antar negara di kawasan itu ditentukan oleh Inggris dan Prancis di wilayah kekuasaan masing-masing. Tapi semuanya lepas dari kekuasaan Ottoman. Itu sebabnya runtuhnya Imperium Ottoman tinggal masalah waktu. Dan itulah yang kemudian terjadi pada 1924.

Jadi landscape geopolitik baru seluruh wilayah Ottoman dibuat dalam Peta Sykes-Picot pada 1916, sementara proses awal pendirian Negara Israel digarap setelah Deklarasi Balfour 1917. Kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama akhir 1918, disusul keruntuhannya pada 1924 membuat ide Negara Israel makin mendekati kenyataan. Balfour sendiri bukan penggagas negara Israel. Tapi, Deklarasi Balfour adalah komitmen Inggris untuk membantu komunitas Yahudi Zionis mendirikan Negara Israel yang akan mewadahi seluruh orang Yahudi dari berbagai belahan dunia.

Ide mendirikan sebuah negara mandiri bagi orang Yahudi adalah ide Organisasi Zionis yang didirikan oleh seorang jurnalis Yahudi asal Austro-Hungaria, Theodor Herzl (1860-1904). Ide ini merupakan respons terhadap ancaman eksistensial yang dihadapi kaum Yahudi di Eropa bersamaan dengan bangkitnya gerakan-gerakan Nasionalis Radikal, yang menjadikan Anti-Semitisme sebagai salah satu inti ideologinya.

Nasionalisme Radikal yang berkecambah di paruh kedua abad ke-19 itulah yang menjadi akar munculnya berbagai konflik di Eropa, yang puncaknya adalah Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan berbagai gerakan Anti-Semitisme seperti pada Dreyfus Affair di Paris yang kemudian membelah Prancis dari 1894 hingga 1906, dan munculnya pemimpin Anti-Semit di Vienna, Karl Lueger pada 1895, hingga kasus pembantaian (holocaust) Kaum Yahudi, yang puncaknya pada era Hitler (1933-1945). Dalam manifestonya, Hitler bahkan menganggap ideologi Kapitalisme sebagai bagian dari konspirasi Yahudi. Walaupun secara keamanan kaum Yahudi di Eropa mengalami ancaman eksistensial, tapi fenomena itu juga dapat dibaca secara sosiologis sebagai kegagalan asimilasi sosial kaum Yahudi dengan masyarakat Kristen Eropa.

Baca Juga:  Militer Afsel Perbolehkan Tentara Wanita Muslim Berhijab

Awalnya Kaum Zionis punya 4 pilihan negara tempat mereka menampung Kaum Yahudi dari berbagai belahan dunia; Palestina, Argentina, Uganda, dan Mozambik. Tapi kemudian mereka memilih Palestina karena justifikasinya secara keagamaan lebih mudah dilakukan. Dan, itu juga sekaligus memudahkan proses mobilisasi global Kaum Yahudi untuk berimigrasi ke Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Termasuk di antaranya memobilisasi para donatur untuk membiayai mobilisasi imigrasi besar-besaran itu. Kelak kita mengetahui bahwa salah satu donatur utama mobilisasi imigrasi itu adalah keluarga Rothchild, pemilik jaringan perbankan terbesar di dunia.

Jika hari ini kita menyaksikan migrasi besar-besaran para korban konflik dari Timur Tengah dan Afrika ke Eropa, pemandangan itu pula yang terjadi bagi Kaum Yahudi dari Eropa dan Rusia ke Palestina sejak 1882 hingga 1948. Dalam kurun waktu hampir 70 tahun itu, 521.000 orang Yahudi telah berimigrasi ke Palestina dalam 6 gelombang migrasi, yang terbesar di antaranya adalah migrasi sepanjang 1932 hingga 1939, yaitu sebanyak 225.000 orang, dan antara 1940 hingga 1948, yaitu sebesar 118.000 orang. Dua gelombang migrasi besar ini terjadi persis di era Hitler. Sementara 2 gelombang migrasi terjadi sebelum Perang Dunia Pertama dan Deklarasi Balfour, yaitu sebanyak 25.000 orang antara 1882 hingga 1903, dan 40.000 orang antara 1904 hingga 1914.

Jika perang adalah alat paling efektif untuk mengubah peta geografi dan politik, maka migrasi adalah alat paling efektif untuk mengubah komposisi demografi dalam sebuah wilayah. Akibat migrasi itu, warga Yahudi di Palestina berkembang dari 3% dari total 460.000 orang pada 1882 menjadi 31,5% dari total 2.065.000 penduduk Palestina pada 1948, dan menguasai sekitar 78% lahan.

Next

Tinggalkan Balasan

banner 728x90