JAKARTA, SUARADEWAN.com – Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Eggi Sudjana tidak percaya dengan isu yang menuding Kapolri Tito Karnavian menerima suap dari pengusaha impor daging Hariman Basuki saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Menurut Eggi, Tito merupakan orang baik dan berintegritas.
“Pak Tito orang baik,” kata Eggi Sudjana saat ditemui redaksi pada Sabtu (13/10/2018) malam.
Bahkan, dari saking yakinnya Eggi bahwa Tito tidak terlibat dalam kasus aliran dana suap yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia sebagai pengacara siap memberikan bantuan hukum kepada Kapolri dalam menghadapi isu yang cenderang mengarah pada fitnah itu. “Saya dukung beliau (Kapolri Tito),” ujarnya.
Terkait tuduhan adanya upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri Roland Ronaldy dan Harun terhadap buku catatan yang disebut berisi nama Kapolri Tito sebagaimana dalam laporan Indonesialeaks, Eggi meminta KPK untuk tidak memojokkan Polri. Justru, kata Eggi, KPK lah yang harus disalahkan.
“Itu harus disalahkannya KPK, bukan Polri. Apalagi Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK merasa menyatakan sulit untuk mengungkap kasus ini. Jangan Polri disalah-salahin,” ujar pria yang saat ini maju sebagai caleg DPR RI dari PAN itu.
Sebelumnya, Mabes Polri melalui Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto juga sudah menyampaikan bantahan atas tuduhan bahwa pucuk pimpinannya Jenderal Tito Karnavian menerima aliran dana dari terpidana kasus suap dan juga pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman.
Setyo menegaskan, dugaan perusakan barang bukti berupa buku merah milik Basuki Hariman yang berisikan nama-nama penerima aliran dana suap adalah tak benar alias hoax.
“Mengenai perusakan barang bukti setelah dicek pun tidak terbukti bahwa Ronald Rolandy dan Harun melakukan perobekan. Di CCTV tidak terbukti mereka melakukan perobekan,” beber Setyo pada Rabu (10/10/2018).
Untuk itu, Setyo meminta semua pihak bisa menahan diri dan tak terpancing dengan kabar yang beredar. Karena kabar tersebut belum tentu benar.
“Jangan mengadu, ini tahun politik. Mengadu antarlembaga penegak hukum khususnya Polri dengan KPK,” tegasnya. (aw)
