21. Jules F Warikar, (mantan) Bupati Kabupaten Supiori. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berkaitan perkara kegiatan pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk kabupaten Supiori, Rumah Dinas Eselon Kabupaten Supiori, dan renovasi pasar sentral Supiori untuk kantor cabang Bank Papua dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori TA 2006-2008.
22. H Daeng Rusnadi, (mantan) Bupati Natuna. Ia dijerat KPK atas kasus penyalahgunaan APBD Kabupaten Natuna TA 2004 yang tak sesuai peruntukannya dan pengeluaran kas tidak disertai bukti yang lengkap dan sah.
23. Hamid Rizal, (mantan) Bupati Natuna. Ia ditetapkan sebagai tersangka KPK atas kasus penyalahgunaan APBD Kabupaten Natuna tahun 2004, yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengeluaran kas tidak disertai bukti yang lengkap dan sah.
24. Arwin AS, (mantan) Bupati Siak. Ia dijerat KPK terkait penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001-2003 di wilayah kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tak sesuai dengan ketentuan berlaku. Atas kasus itu, ia diganjar hukuman 5 tahun penjara.
25. Ismeth Abdullah, (mantan) Gubernur Kepulauan Riau ini dijerat KPK terkait perkara pengadaan Mobil Pemadam kebakaran merk Morita Tahun Anggaran 2004 dan 2005 di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
Baca juga: Hampir Bersamaan, Dua Bupati Jadi Tersangka dan Mantan Bupati Dibui 5 Tahun
26. Indra Kusuma, (mantan) Bupati Brebes, yang dijerat KPK terkait perkara pengadaan tanah untuk pasar pada pemerintah kabupaten Brebes TA 2003.
27. Yusak Yaluwo, (mantan) Bupati Boven Digoel. Ia dijerat lantaran menyalahgunakan dana APBD dan OTSUS Pemda Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua TA 2006-2007
28. Syamsul Arifin, (mantan) Gubernur Sumatera Utara ini dijerat KPK terkait kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD Kabupaten Langkat pada tanun 2000-2007.
29. Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, (mantan) Walikota Tomohon ini dijerat penyidik KPK terkait korupsi penggunaan APBD Pemkot Tomohon TA 2006-2008
30. Mochtar Mohamad, (mantan) Walikota Bekasi ini dijerat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemkot Bekasi.
31. Binahati B Baeha, (mantan) Bupati Nias, dijerat KPK terkait pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007.
32. Robert Edison Siahaan, (mantan) Walikota Pematang Siantar. Ia dijerat KPK terkait pengelolaan dana bantuan sosial sekretariat daerah dan dana rehabilitasi dan atau pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA 2007.
33. Fahuwusa Laila, (mantan) Bupati Nias Selatan ini dijerat KPK terkait suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
34. Murman Effendi, (mantan) Bupati Seluma. Ia dijerat KPK terkait kasus penyalahgunaan anggaran dan suap kepada anggota DPRD.
35. Soemarmo Hadi, (mantan) Walikota Semarang ini, dijerat KPK terkait dengan pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama sama dengan Sekda Kota Semarang.
36. Amran Batalipu, (mantan) Bupati Buol. Ia dijerat karena menerima suap terkait proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah. Kasus ini juga menjerat pengusaha ternama, Hartati Murdaya.
?
37. M Hidayat Batubara, (mantan) Bupati Mandailing Natal ini dijerat kasus suap alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013
38. Dada Rosada, (mantan) Walikota Bandung. Dada dijerat KPK terkait suap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemkot Bandung dan Pengadilan Tinggi Jabar.
39. Hambit Bintih, (mantan) Bupati Gunung Mas ini ditangkap KPK atas kasus suap kepada hakim MK berkaitan penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah
40. Rusli Zainal, (mantan) Gubernur Riau. Ia dijerat KPK terkait kasus korupsi atas pemberian pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKUPHHKHT) pada areal hutan alam dalam kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak tahun 2004.
41. Ratu Atut Chosiyah, (mantan) Gubernur Banten ini dijerat KPK terkait kasus suap hakim MK atas penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten tahun 2013. Politikus Partai Golkar itu kembali dijerat KPK pada 2014 atas pengadaan Alkes di Banten, serta perkara suap dan pemerasan.
Baca juga: Korupsi Atut Rugikan Negara Sebesar Rp79,7 Miliar
42. Ikmal Jaya, (mantan) Walikota Tegal ini dijerat kasus korupsi terkait pelaksanaan tukar guling tanah, antara Pemkot Tegal dengan pihak swasta tahun 2012.
43. Ilham Arief Sirajuddin, (mantan) Walikota Makassar ini dijerat KPK berkaitan kasus korupsi pekerjaan kerjasama rehabilitasi, kelola dan transfer untuk instalasi pengolahan air antara PDAM Makassar dengan pihak swasta, periode tahun 2006 -2011.
44. Rachmat Yasin, (mantan) Bupati Bogor ini dijerat KPK terkait kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.
45. Romi Herton, (mantan) Walikota Palembang. Romi dijerat KPK atas kasus suap hakim MK terkait penanganan perkara sengketa Pilkot Palembang 2013. Pada kasus ini, KPK juga menjerat istri Romi Herton dan bekas Ketua MK?, Akil Mochtar.
