HomeDaerahMaluku-Papua

Sejumlah Aliansi Masyarakat Papua Gelar Aksi Massa Menuntut PT Freeport Ditutup

Sejumlah Aliansi Masyarakat Papua Gelar Aksi Massa Menuntut PT Freeport Ditutup

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sejumlah aliansi dan kelompok menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT. Freeport Jaksel, Jumat 7 April 2017 pukul 14.25 WIB. Mereka menyuarakan sikap terkait keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua.

Dalam rilis yang diterima SuaraDewan.com, Jumat (7/4/17), massa aksi terdiri dari Front Rakyat untuk West Papua (FRI WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan LBH Jakarta dengan total jumlah massa sekitar 25 orang. Mereka membawa tiga tuntutan utama.

“Menolak Semua Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport! Tutup Freeport dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua sebagai Solusi Demokratis!” bunyi rilis tersbut.

Massa aksi menilai, kontrak karya I Freeport yang ditandatangani Presiden Soeharto tepat 50 tahun lalu merupakan kontrak yang ilegal karena status West Papua kala itu belum secara resmi menjadi bagian dari NKRI.

“Sesuai kesepakatan New York Agreement (1962), Indonesia merupakan Negara perwalian hingga diselenggarakarmya act of free chozces.  Setelah sebelumnya melakukan penjajahan sejak dideklarasikannya Operasi Trikora 19 Desember 1969 paska proklamasi kemerdekaan Negara West Papua,” sebut massa aksi.

Setidaknya sudah tiga kali pemerintah Indonesia dan Freeport Mcmoran melakukan kesepakatan sepihak tanpa melibatkan masyarakat Papua secara umum, yakni pada 7 April 1967, tahun 1991 dan terakhir pada 10 Februari 2017.

“Pembuatan kontrak karya yang disepakati pada 7 April 1967 tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat dan bangsa West Papua secara umum. Pada tahun 1991, kembali kedua belah pihak tersebut memperbaharui kesepakatan kontrak arya, lagi-lagi tanpa melibatkan masyarakat ada dan bangsa West Papua pada umumnya,” serunya lagi.

Pada 10 Februari 2017, Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia kembali membuat kesepakatan tanpa melibatkan masyarakat adat dan bangsa West Papua sama sekali. Kesepakatan itu terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Sementara (IUPKs).

Keberadaan PT Freeport Indonesia juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Sejak eksplorasi berjalan lebih dari 2 miliar ton limbah tailing telah dibuang ke Sun gai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimone.

“Keberadaan Freeport juga telah merampas lebih dari 1 Juta hektar tanah masyarakat adat,” bunyi rilis itu.

Rilis tersebut juga menyebut, sejak tahun tahun 70 an hingga saat ini Freeport telah memberikan dana keamanan kepada TNI dan Polri sebanyak lebih dari US 50 Juta dollar, akibatnya berbagai kasus pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan fisik terjadi rakyat dan bangsa West Papua.

“Sejak keberadaan NKRI dan Freeport di Tanah West Papua lebih dari 500.000 orang dibunuh,” tutup rilis tersebut. (DD)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: