JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pengerahan massa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan alasan pengamanan yang rencananya akan digelar oleh salah satu ormas, dinilai tidak perlu. Pasalnya, tindakan pengamanan merupakan domain dari aparatur negara, seperti Polri dan TNI.
“Pengerahan massa demi pengamanan, baru kali ini saya dengar ada pola begitu. Setahu saya, di negara mana pun tak pernah ada. Pengamanan ya oleh aparatur,” ujar Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, Selasa (18/4/17).
Dirinya menerangkan, pengamanan untuk ketertiban dalam proses Pilkada merupakan tanggungjawab dari Kepolisian. Kalaupun ada pihak-pihak tertentu yang berniat ingin ikut melakukan pengaman dengan mengerahkan massa, harus mengikuti ketentuan yang ada dengan melayangkan pemberitahuan ke pihak berwajib.
“Jadi ada aturannya. Tak boleh asal mengerahkan massa. Jadi kalau mau sukseskan pilkada, kalaupun mau kerahkan massa, harus memberitahu dan dapat izin Polisi. Tapi baiknya, supaya tidak memperkeruh suasana, pengerahan massa tak perlu lah,” kata anggota Komisi III DPR itu.
Ia menilai, rencana pengerahan massa ke TPS saat hari pemungutan suara nanti patut dicurigai sebagai upaya untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu kandidat pada Pilkada DKI Jakarta.
“Polisi harus bertindak tegas, memastikan tugas dan tanggung jawab pengamanan di pundaknya. Di sisi lain, kita harap masyarakat membantu aparat menjalankan tugas itu. Tetapi justru dengan tidak mengerahkan massa,” katanya menegaskan.
Terkait dengan maklumat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang melarang adanya rencana mobilisasi massa oleh kelompok tertentu untuk datang ke Ibu Kota pada saat hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, sepenuhnya ia mendukung. (DD)
