JAKARTA, SUARADEWAN.com – Bergulirnya ide pengadaan rumah tanpa DP (down payment) atau 0% uang muka dari salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengundang sejumlah kritikan atasnya.
Seperti diketahui, ide yang pertama kali muncul dalam debat final Pilkada DKI, Jumat (27/1/2017) silam, tak hanya ramai dipersoalkan di media sosial seperti Twitter, yang sampai membuat “DP 0 persen” jadi trending topic. Ide tesebut juga menjadi penyikapan langsung dari pemerintahan pusat.
Gagasan ini, menurut pemerintah, tak hanya hanya mustahil, tapi juga akan picu beragam masalah jika program ini dipaksakan perealisasiannya.
“Hampir tidak mungkin. Uang muka itu kan sangat diperlukan dalam urusan pembiayaan atau pembelian rumah,” ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, Sabtu (28/1/2017).
Bagi Maurin, uang muka diperlukan sebagai kepemilikan dan tanggung jawab debitur atas kredit pemilikan rumah (KPR). Semakin tinggi uang muka, maka akan semakin kecil KPR tersebut bermasalah atau macet.
“Uang muka 0, kemungkinan KPR bermasalah akan tinggi. Dan tentu hal tersebut tidak baik bagi bank pemberi KPR dan juga terhadap perekonomian nasional,” imbuhnya.
Tentang ini sebelumnya juga sudah dinyatakan oleh pengembang proverti. Pengembang menilai bahwa program tersebut bisa saja dilaksanakan hanya jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu memberikan bantuan (subsidi) dalam jumlah yang sangat besar.
“Mungkin saja kalau Pemrov mau menalangi ke developer. Tapi sekarang permasalahannya untuk di Jakarta ini, sudah tidak memungkinkan bangun landed house lagi,” ucap Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio.
Lebih jauh, bagi pengembang, jika program tersebut tetap akan direalisasikan, maka yang paling memungkinkan adalah membangun high rise atau hunian vertikal. Itu artinya, jika ada insentif, maka pemerintah tidak bisa memberikan bantuan per unit, tetapi langsung untuk satu menara hunian vertikal.
Tetapi yang patut diingat, timbangnya, alokasi APBD 2017 DKI Jakarta saat ini agak sulit merealisasikan program DP 0 persen tersebut. Apalagi DKI sudah ada prioritas untuk pembangunan infrastruktur dan sarana publik.
“Rasanya tidak memungkinkan, kecuali prioritas diubah. Resikonya, proyek infrastruktur yang sedang dibangun akan tersendat dan semakin lama penyelesaiannya,” sambung Wahyu. (ms)
