HomeDPR RI

Selain Salah Sasaran, Hak Angket DPR untuk KPK Juga Ilegal

Selain Salah Sasaran, Hak Angket DPR untuk KPK Juga Ilegal

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Seorang akademisi bernama Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa hak angket yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu salah sasaran.

Mestinya, menurut Fickar, hak angket tersebut tertuju kepada pemerintah (eksekutif) sebagai subjeknya, bukan kepada lembaga otonom (yudikatif) seperti KPK.

“Apakah KPK bagian dari pemerintah? KPK menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, fungsi penegakan hukum. Menurut saya, berdasarkan definisi angketnya, maka menempatkan KPK sebagai subjek hak angket itu salah orang,” tandasnya dalam diskusi “KPK dalam Ancaman” di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Baca Juga:  KPK Tetapkan Kadis PU dan 3 Pimpinan DPRD Mojokerto sebagai Tersangka

DPR telah keliru, lanjut Fickar, karena KPK merupakan lembaga penegak hukum yang tidak bisa diitervensi oleh kekuasaan apa pun, termasuk eksekutif dan legislatif. Hal tersebut jelas bahwa hak angket DPR telah melanggar sebab ingin mempengaruhi jalannya perkara.

“BAP (berita acara pemeriksaan) itu bagian dari pekerjaan KPK. KPK itu penegak hukum dan penegak hukum adalah bagian dari kekuasan kehakiman, dan kekuasaan kehakiman harus merdeka. Dia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan apa pun,” tegasnya.

Baca Juga:  Ketua DPR: Kondisi di Qatar Akan Dipantau Perkembangan yang Terjadi

Lebih jauh, hak angket DPR dinilai ilegal karena keputusan penggunaan diketok (disahkan) oleh Fahri Hamzah yang disebut-sebut sudah dipecat dari partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan demikian, tentu Fahri sudah tak punya kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

“Melihat dari perspektif hukum, maka putusan yang dihasilkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk memimpin dan melakukan keputusan, maka keputusan itu tidak sah. Putusan yang diambil oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan maka dia batal oleh hukum,” jelas Fickar. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: