JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ratusan pekerja PT Freeport Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian ESDM pada Selasa, 7 Maret 2017. Mereka menyuarakan keresahannya akan kelangsungan pekerjaan 30 ribu pekerja PT Freeport di Papua.
Menurut Juru Bicara serikat pekerja Freeport Virgo Solossa, sengketa berlarut-larut antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia bisa memicu lahirnya tuntutan referendum untuk rakyat Papua.
“Konflik bisnis ini dapat turun ke dampak sosial. Kalau Freeport ini di Kalimantan, mungkin tidak ada masalah. Tapi Freeport ini ada di tanah Papua, yang kita sama-sama tahu bagaimana eskalasi politik di tanah Papua,” terang Virgo.
Hal ini disebabkan karena roda perekonomian rakyat Papua sangat bertumpu pada perusahaan tambang milik Amerika Serikat tersebut.
“Per hari ini semua sektor ekonomi lumpuh karena 91% pendapatan domestik bruto Kabupaten Mimika diakibatkan oleh keberadaan PT Freeport,” tandasnya kembali.
Virgo pun mengingatkan bahwa yang paling terancam dari adanya sengketa tersebut adalah orang-orang Indonesia sendiri, khususnya rakyat Papua.
“Dari 33 ribu pekerja PT Freeport Indonesia, pekerja ekspatnya hanya sekitar 700. Secara keseluruhan Freeport itu dikelola anak bangsa,” tambahnya.
Selama unjuk rasa, selain orasi dari perwakilan pekerja, tampak pula dimeriahkan oleh tari-tarian dan lagu-lagu khas daerah Papua. Dan yang terpenting adalah bahwa mereka datang berunjuk rasa hanya untuk menjemput harapan hidup.
“Kami murni datang dengan menggunakan hak cuti kami, hak tiket kami. Dan penginapan kami semua dari sumbangsih semua orang menaruh harapan mengumpulkan uangnya untuk kami ke sini,” jelas Virgo.
Pihaknya pun memutuskan untuk menunggu selama 120 hari sampai Presiden Joko Widodo mampu mengambil sikap sebelum mereka melakukan langkah selanjutnya. (ms)
