Serikat Buruh Harapkan Kenaikan Upah Hingga 30 %

SUARADEWAN.com – Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), mengatakan bahwa saat ini adalah momentum tepat untuk meningkatkan pendapat rakyat, termasuk buruh. Ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 yang melaju pesat hingga 5,72%.

“Saat ini hal yang tepat bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat yaitu upah layak secara nasional dengan kenaikan minimal 30%,” tuturnya.

“Kita bisa lihat bagaimana beban kesulitan yang semakin dalam di masa pandemi, upah tidak dinaikkan, korban dirumahkan upah tidak dibayar, PHK semena-mena, kenaikan BBM, omnibus law semakin memperparah kondisi ekonomi buruh, karena upah buruh naik berdasarkan inflasi,” jelasnya lebih lanjut.

Baca Juga:  KSPI Bantah Keikutsertaannya Dalam Aksi 212 Jilid II

Nining menjelaskan bahwa kenaikan UMP dapat membantu buruh mempertahankan hidupnya, dan dapat menaikkan daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghindari jurang resesi.

Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek), juga mengharapkan pemerintah memberikan kenaikan upah di atas 13%. Hal ini ia sampaikan setelah menimbang presentase kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

“Angka 13 adalah angka kompromi yang kami juga sangat memahami kondisi pemerintah dan kondisi perusahaan saat ini di situasi pasca Covid,” tutur Mirah. Ia juga meminta Dewan Pengupahan untuk menggunakan PP No. 78 tahun 2015, dan bukan PP No. 36 tahun 2021.

Sebelumnya, pada 4 November 2022, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengadakan aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Ada tiga tuntutan yang mereka bawa. Pertama, menolak PP No. 36 karena telah dinilai MK cacat formil. Kedua, menolak PHK atas dalih resesi. Ketiga, menolak Omnibus Law dan pembahasannya.

Baca Juga:  Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia: Pemilu Hanya Mengeksploitasi Suara Rakyat

Menanggapi tuntutan yang diajukan berbagai serikat buruh tersebut, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan bahwa penetapan UMP akan dilakukan tanggal 21 November 2022. Pembahasan UMP saat ini sedang dilakukan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos) dan akan menggunakan PP No. 36 tahun 2021 dengan mempertimbangkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini. ***

 

Tinggalkan Balasan

banner 728x90