HomeEkonomi

Serikat Buruh: Presiden Dijorokin Menteri Ekonominya Lewat Perpres TKA

Serikat Buruh: Presiden Dijorokin Menteri Ekonominya Lewat Perpres TKA

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah dijorokin para menterinya melalui Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pasalnya, banyak pasal dalam Perpres tersebut bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Presiden telah dijorokin sejumlah menteri ekonominya, terutama Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada SP, Selasa (24/4) pagi.

Menurut Timboel, Presiden Jokowi seharusnya sebelum menandatangani draf Perpres itu menjadi Perpres harus dilempar dulu ke publik, paling tidak mengundang para akademisi, perwakilan pengusaha Indonesia dan pekerja untuk memberi masukan. “Yang paling bagus ketika draf Perpres dibuat harus dibuat kajian akademisnya terlebih dahulu. Kalau ada kajian akademis pasti Perpres itu tidak melanggar undang-undang,” kata dia.

Timboel mengatakan, pembuatan Perpres tersebut juga bertentangan dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU yang menyebutan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. “Terutama poin keterbukaan sama sekali tidak dijalankan,” kata dia.

Timboel mengatakan, dalam UU 13/ 2003 diwajibkan ada Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tetapi dalam Perpres 20/2018 ini ada kelonggaran untuk tidak dibutuhkan PRTKA seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah. “Ini sudah bertentangan. Harusnya Perpres 20/2018 mematuhi Pasal 42 sampai 49 UU 13 / 2003,” kata dia.

Baca Juga:  Penguasa vis a vis Pengusaha; Lobi Bisnis di Tengah Covid-19

Selain itu, kata Timboel, pembuatan Perpres 20/2018 tidak mengukutsertakan masyarakat yaitu Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) dan pihak pengusaha dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Pembuatan Perpres ini terkesan terburu-buru, hal ini bisa dilihat dari inkonsistensi Pasal 5 dan Pasal 11 ayat 2d,” kata Timboel. Ia mengatakan, kehadiran visa tinggal terbatas (vitas) yang diurus di luar negeri memberi celah TKA kerja dulu baru mengurus izin kerja.

Pasal 6 ayat (1) Perpres ini, kata dia, berpotensi menutup ruang pekerja profesional Indonesia untuk menduduki jabatan di perusahaan karena TKA boleh menduduki jabatan yang sama di beberapa perusahaan. Selanjutnya, Pasal 9 Perpres tersebut yang menyatakan pengesahan RPTKA adalah izin menggunakan TKA adalah sebuah kekeliruan karena RPTKA itu beda dengan izin TKA yang di Perpres 72 Tahun 2014 disebut Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). “Pepres 20 ini menghapuskan IMTA. Rencana kerja dan izin adalah hal yng berbeda. Dengan persyaratan Pasal 9 ini maka TKA akan sulit diawasi,” kata dia.

Ia menambahkan, Pasal 10 Perpres 20/2018 yang menyatakan tidak dibutuhkan RPTKA bagi komisaris dan direksi serta pekerja-pekerja yang dibutuhkan pemerintah (pasal 10 ayat 3) maka sudah dipastikan TKA seperti komisaris, direksi dan pekerja-pekerja yang dibutuhkan tidak perlu izin lagi. “Ini artinya mereka kerja tanpa izin lagi dan akibatnya berpotensi menurunkan pemasukan kompensasi TKA dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang US$ 100 per orang per bulan. PNBP bisa menurun dari TKA,” kata dia.

Baca Juga:  Dukung Pansus Angket TKA, Fadli Zon: Lapangan Kerja Indonesia Dikuasai Buruh Asing

Oleh karena itu Timboel mendukung langkah diambil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Said Iqbal akan melakukan uji materil Perpres No 20/2018 ke Mahkamah Agung (MA). “Saya akan bertindak sebagai kuasa hukum KSPI untuk menguji materil Perpres kontroversial yang diteken Presiden Jokowi dengan petitum maksimal agar Mahkamah Agung membatalkan Perpres karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dari Perpres” tegas Yusril kepada media di Jakarta, Senin (23/4).

Menurut Yusril, dirinya mempunyai komitmen yang teguh untuk membela kelompok tertindas oleh kesewenang-wenangan penguasa, apalagi terhadap buruh yang jumlahnya begitu besar di Indonesia.

Yusril heran mengapa Presiden Jokowi yang digambarkan berjiwa populis prorakyat, melalui Perpres ini malah proasing dan sama sekali tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Karena itu, tegas Yusril, dirinya siap membela kepentingan buruh secara sukarela. “Mudah-mudahan uji materil terhadap Perpres 20/2018 akan memperkuat tuntutan KSPI yang berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres itu tanggal 1 Mei nanti.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan, tujuan terbitnya Perpres tersebut untuk meningkatkan lapangan pekerjaan melalui perbaikan iklim investasi. “Kita memperbaiki iklim investasi agar investasi terus meningkat sehingga penciptaan lapangan kerja juga meningkat. Kita juga pastikan prosedur penggunaan tenaga kerja menjadi cepat dan efisien. Penyerdanaan izin ini tidak serta merta menghilangkan syarat kualitatif perizinan TKA,” kata dia. (SP)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0