JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini Senin (3/4) menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang di dalam ruang Rapat Paripurna DPD, Senayan – Jakarta. Namun, saat rapat baru saja dimulai sudah terjadi kericuhan di dalam ruang sidang.
Kericuhan tersebut muncul akibat penolakan sebagian anggota DPD RI terhadap kepemimpinan Ketua DPD RI Mohammad Saleh yang diwakilkan oleh Hemas dan Farouk Muhammad.
Dalam sidang paripurna ini, rencananya DPD RI akan membahas mengenai hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam undangan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto, sesuai dengan kesepakatan Panitia Musyawarah pada 3 April 2017.
Hal-hal yang akan dibahas tersebut antara lain mengenai penyampaian putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tata tertib DPD nomor 1 tahun 2017, serta materi lainnya yang terkait dengan konsekuensi terbitnya putusan MA tersebut.
Menurut anggota DPD asal Maluku Utara Basri Salama, agenda rapat kali ini tidak sesuai dengan keputusan Panitia Musyawarah pada 20 Maret 2017, yang menyatakan harus ada pemilihan pimpinan DPD sesuai dengan tata tertib sebelum ada putusan MA. Dan dalam tata tertib itu disebutkan, masa jabatan pimpinan DPD berumur 2 tahun 6 bulan.
“Jadi kita harus melakukan pemilihan, kalau tidak dan ini tetap dilanjutkan, maka produk hukum yang akan dihasilkan nanti adalah ilegal,” kata Basri.
Sementara itu, pimpinan sidang paripurna DPD RI, Hemas, meminta agar putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tatib DPD RI nomor 1 tahun 2017 itu dibacakan terlebih dahulu oleh Sekjen DPD Farouk.
“Tolong didengar dulu, setelah dibacakan pak sekjen, baru kita lanjutkan setuju,” tukas Hemas.
Namun karena pertimbagan situasi yang masih juga tidak kondusif sejak sidang paripurna dibuka pada pukul 14.00 WIB tadi, akhirnya pada pukul 16.30 pimpinan sidang mengambil inisiatif untuk menskors sidang. (ZA)
