Sistem Proporsional Caleg Tertutup, Alasan Penggugat UU Pemilu

Saldi Isra memimpin persidangan para pemohon agar UU Pemilu kembali pada sistem proporsional caleg tertutup. (Foto: mkri.id)

SUARADEWAN.com – Meskipun banyak pihak telah menegaskan bahwa sistem proporsional caleg terbuka lebih baik karena lebih dekat dengan pemahaman kedaulatan rakyat, ada beberapa tokoh yang kukuh mengatakan bahwa Pemilu seharusnya kembali pada sistem proporsional caleg tertutup.

Kelebihan sistem proporsional caleg tertutup yang menjadi sorotan penting bagi para tokoh tersebut adalah pemangkasan biaya.

Dengan sistem proporsional caleg tertutup, caleg tidak lagi terbebani biaya yang harus dikeluarkannya untuk berkeliling mempromosikan dirinya sendiri kepada masyarakat.

Dalam sistem proporsional tertutup juga diperkirakan pakar di masing-masing bidang lebih besar kesempatannya untuk dipilih menjadi anggota parlemen. Sehingga setiap bidang mendapat orang yang tepat untuk menanganinya sebagai wakil rakyat.

Tetapi tidak ada jaminan apa pun bahwa kedua hal di atas terjadi meski sistem proporsional tertutup sudah dijalankan.

Masalahnya, kesuksesan para caleg maju ke Senayan akan dipengaruhi oleh nomor urut yang mereka punya sebagai caleg yang diajukan partai. Dalam memperoleh nomor urut inilah nanti yang akan diperkirakan terjadi kecurangan uang politik.

Jadi uang politik yang terjadi eksternal pada sistem politik terbuka, hanya akan berubah menjadi internal partai dalam sistem proporsional tertutup.

Derek Loupatty dalam sebuah laporan tertulis juga mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup akan memangkas kesempatan bagi generasi milenial untuk maju sebagai wakil rakyat. Dan bila hal demikian terjadi, maka budaya senioritas akan menjadi langgeng kembali.

Sebaliknya, gugatan diajukan dalam uji materi UU Pemilu oleh Demas Brian Wicaksono (PDIP), Yuwono Pintadi (Nasdem), Fahrurozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono tentang beberapa pasal dalam UU Pemilu yang bertentangan dengan UUD 1945.

Para pemohon tersebut mengatakan bahwa dalam sistem pemilu proporsional suara terbanyak yang terjadi adalah caleg pragmatis berhasil meraih kursi parlemen hanya bermodalkan kepopuleran tanpa ada ikatan ideologis dengan partai yang mengusungnya.

Caleg pragmatis juga dinilai tidak bisa mengelola organisasi berbasis politik dan sosial politik. Akibatnya caleg tersebut ketika bertugas di parlemen seolah hanya mewakili dirinya sendiri dan bukan partai.

Hal tersebut berujung pada individualisme para politisi, yang berakibat pada konflik internal dan kanibalisme dalam tubuh partai. Hal ini mirip dengan liberalisme politik dan persaingan bebas dengan tujuan kemenangan individual total dalam pemilu.

Para pemohon mengatakan bahwa yang seharusnya berkompetisi adalah partai politik di area Pemilu, sebab peserta Pemilu adalah partai politik dan bukan individu.

Para pemohon kemudian meminta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus kata “terbuka” pada UU Pemilu yang bertentangan dengan UUD 1945. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90