oleh

Soal Kesepakatan Nuklir, Khamenei: Iran Butuh Tindakan, Bukan Kata-kata Manis AS

TEHERAN, SUARADEWAN.com — Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuntut ‘tindakan, bukan kata-kata’ dari Amerika Serikat (AS), jika negara itu ingin menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015. Seruan ini menjadi tantangan bagi Presiden Joe Biden untuk mengambil langkah awal untuk kembali ke perundingan.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (18/2/2021), Iran menetapkan tenggat waktu pekan depan bagi Biden untuk mulai mencabut sanksi-sanksi yang diberlakukan pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump, atau Iran akan mengambil langkah terbesar untuk melanggar kesepakatan nuklir itu.

Langkah besar melanggar kesepakatan itu melibatkan larangan inspeksi mendadak oleh pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Kami telah mendengar banyak kata-kata dan janji-janji manis yang dalam praktiknya telah dilanggar dan tindakan bertentangan telah diambil,” ucap Khamenei dalam pidatonya yang disiarkan televisi setempat.

“Kata-kata dan janji-janji itu tidak baik. Kali ini (kami ingin) hanya tindakan dari pihak lain, dan kami juga akan bertindak,” tegasnya.

Baca Juga:  Tak Hentikan Proyek Nuklir dan Tarik Diri dari Suriah, AS Ancam Sanksi Terberat Untuk Iran

Pada Rabu (17/2) waktu setempat, AS mendorong Iran untuk menahan diri dari langkah-langkah yang mengancam komitmen dalam kesepakatan nuklir itu. Biden bermaksud memulihkan kesepakatan nuklir di mana Iran sepakat membatasi pengayaan uraniumnya, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.

Kesepakatan bersejarah itu dicapai di bawah pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, namun Trump menarik AS dari kesepakatan itu tahu 2018 lalu dan menerapkan kembali sanksi-sanksi untuk Iran.

Iran dan AS tengah berselisih soal siapa yang harus mengambil langkah pertama untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir itu. Iran menyebut AS harus mencabut sanksi terlebih dulu, sementara AS meminta Iran terlebih dulu kembali mematuhi komitmennya dalam kesepakatan itu, yang mulai dilanggar setelah Trump menerapkan kebijakan ‘tekanan maksimum’ pada Iran.

Diketahui bahwa Iran mempercepat pelanggaran komitmen dalam kesepakatan itu dalam beberapa bulan terakhir. Situasi memuncak saat Iran mengumumkan akan mengakhiri inspeksi mendesak oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada 23 Februari mendatang.

Baca Juga:  Hassan Rouhani Terpilih Kembali, Kelompok Moderat dan Reformis Di Iran Semakin Menguat

Inspeksi semacam itu, yang bisa dilakukan di mana saja di luar fasilitas nuklir Iran, diwajibkan di bawah ‘Protokol Tambahan’ IAEA yang sebelumnya disetujui oleh Iran untuk dijalankan. Iran menandatangani protokol itu tahun 2003 tapi belum meratifikasinya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, dalam press briefing menyatakan bahwa AS mengetahui rencana Iran untuk menghentikan inspeksi mendadak tersebut.

“Seperti yang telah kami dan mitra kami tekankan, Iran harus membalikkan langkah-langkah ini dan menahan diri untuk mengambil langkah lain yang akan berdampak pada jaminan IAEA,” sebut Price. “Jalur diplomasi tetap terbuka,” imbuhnya. (det)

Komentar

Berita Lainnya